LIMA tuntutan diusung Aliansi Mahasiswa dan Warga saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Tabalong, Komplek Graha Sekata, Jalan Achmad Yani Mabuun, Tanjung, Kamis (14/4/2022).
MASSA dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Tabalobg, BEM Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syekh Muhammad Nafis, Pemuda Muhammadiyah dan partisipasi relawan masyarakat menggelar aksi turun ke jalan.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Adam Syamsudin Noor mengatakan ada lima tuntutan diserukan dalam aksi demo kali ini. Yakni, menolak kenaikan bahan pokok, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), dan menolak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen.
“Naiknya pajak tersebut tentunya itu sebagai biang masalah dari melonjaknya harga bahan pokok,” kata Adam Syamsudin Noor.
BACA : Demo di DPRD Tabalong, Massa Buruh Desak Dewan Pengupahan Rumuskan Ulang UMK 2022
Tuntutan keempat, terkait persoalan Ibukota Negera (IKN) tentang transparansi dan keterlibatan masyarakat serta pengusaha pribumi Kalimantan dalam pembangunan IKN di Kaltim.
“Artinya jangan hanya secara simbolis, tapi masyarakat harus berperan aktif dalam pembangunan dan juga tidak lupa pembangungan harus didasari kaidah-kaidah lingkungan hidup,” ucap Adam.
Dia menegaskan massa juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode sehingga meminta pecat anggota DPR maupun menteri yang membuat wacana tersebut.
“Kami berikan waktu selama enam hari. Jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, kami akan menurunkan masa aksi yang lebih banyak lagi,” tegas Adam.
BACA JUGA : Ketua DPRD Tabalong Tak Tahu Jika Ada Anggota Dewan Dipanggil KPK
Ketua DPRD Tabalong, H Mustafa saat berdialog dengan massa mahasiswa dan amasyarakt berjanji lima tuntutan akan disampaikan ke pemerintah pusat.
“Apapaun bentuk aspirasi masyarakat akan kami sampaikan. Hari ini, saya sudah instruksikan pihak sekretariat DPRD membuat surat dengan melampirkan tuntutan aliansi mahasiswa tersebut,” kata H Mustafa.
Mengenai kenaikan harga minyak goreng, legislator Gerindra ini mengatakan sepakat dengan mahasiswa. Sebab, Kabupaten Tabalong merupakan salah satu lumbung sawit, sehingga tak patut mengalami kelangkaan minyak goreng.
“Masukan ini sangat brilian. Kami akan bahas dengan mengusulkan pembentukan badan usaha milik desa (Bumdes) yang akan berperan dalam pengelolaan minyak goreng di daerah,” kata Mustafa.(jejakrekam)