Husairi Abdi

Taman Edukasi Baiman Dijejali Baliho, Walikota Ibnu Sina Diminta Belajar Kekalahan dari Gugatan Bando

0

KETUA Panitia Khusus (Pansus) Revisi Perda Reklame DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isnaini angkat bicara soal kalahnya Walikota Ibnu Sina dalam gugatan PTUN Banjarmasin atas pembongkaran baliho bando di Jalan A Yani.

ADA putusan majelis hakim PTUN Banjarmasin yang memenangkan pihak tergugat dalam hal ini PT Wahana Inti Sejati (Wins) dalam polemik baliho bando, membuktikan jika pemerintah kota tak punya dasar hukum kuat,” kata Muhammad Isnaini kepada jejakrekam.com, Rabu (6/4/2022).

Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin ini mengatakan putusan PTUN Banjarmasin yang memenangkan gugatan pihak penggugat, terutama dari Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia (APPSI) Kalsel, membuktikan jika alas dasar perjanjian pengelolaan reklame sangat lemah.

BACA : Kalah Gugatan Baliho Bando di PTUN Banjarmasin, Pemkot Pastikan Banding ke PT TUN Jakarta

“Pemkot Banjarmasin ini memang aneh. Satu sisi ingin menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya lewat pajak reklame, tapi baliho-baliho bando sepanjang Jalan A Yani malah dibabat. Ini ada apa?” cecar Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Banjarmasin.

Isnaini mengatakan perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame yang tengah digodok DPRD Banjarmasin juga terkait dengan terbitnya perubahan revisi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame menjadi Perwali Nomor 54 Tahun 2021.

“Saya melihat dinas terkait tidak punya sense of belonging sehingga dalam perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga selalu merugikan pemerintah kota. Ambil contoh, gugatan soal baliho bando hingga Banjarmasin Trade Center (BTC) di Jalan Pramuka, Terminal Km 6, dalam posisi ini pemerintah kota selalu kalah dalam gugatan perdata,” papar Isnaini.

BACA JUGA : Usai A Yani, Tahun Depan Giliran Baliho Bando di Kayutangi dan S Parman Bakal ‘Ditebang’

Dalam kasus serupa, Isnaini mencontohkan soal kerja sama dalam pengelolaan Taman Edukasi Baiman di kawasan Duta Mall, Jalan A Yani Km 2, Banjarmasin.

“Usai baliho yang memasang seorang perempuan cantik mempromosikan sabun disorot dan diviralkan anggota DPRD Kalsel (HM Rosehan Noor Bachri), ternyata berdiri lagi baliho yang ditengarai tanpa izin. Belum lagi soal izin videotron,” papar Isnaini.

Ketua Pansus Raperda Revisi Reklame DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini. (Foto Dokumentasi JR)

Berdasar dokumen kerja sama antara Pemkot Banjarmasin dengan pihak ketiga, pengadaan Taman Edukasi Baiman itu bernilai Rp 2,4 miliar. “Ini harus segera diaudit. Sebab, jika kepentingan untuk bisnis, tentu pemerintah kota harus mendapat izin dari DPRD Banjarmasin sebagai lembaga perwakilan,” cetus Isnaini.

BACA JUGA : Walikota Ibnu Sina Kalah Digugat, PTUN Banjarmasin Putuskan Pembongkaran Baliho Bando Langgar Hukum

Menurut dia, sikap Pemkot Banjarmasin yang menerapkan standar ganda justru akan membuat iklim investasi khususnya dunia periklanan atau reklame di kota ini tidak punya kepastian hukum.

“Satu sisi, baliho bando dibabat habis, padahal dalam perda tidak ada pelanggaran. Eh, ada baliho dan videotron yang ditengarai tanpa mengantongi izin, malah dibiarkan. Ini bukan bicara kepentingan bisnis, tapi bicara kepentingan publik,” tegas Isnaini.

Dia mengingatkan agar Pemkot Banjarmasin tidak menerapkan unsur suka atau tidak duka (like and dislike) dalam kebijakan reklame di kota. Menurut Isnaini, kalahnya Walikota Ibnu Sina dalam gugatan baliho bando di PTUN Banjarmasin sudah membuktikan bahwa memang ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota.

“Jangan sampai arogansi kebijakan yang ditonjolkan. Sedangkan, jelas-jelas di Taman Edukasi Baiman itu ada baliho yang diduga kuat tanpa izin malah dibiarkan. Saya minta agar pemerintah kota bisa membedakan mana urusan pribadi dan pemerintahan,” pungkas Isnaini.(jejakrekam)

Penulis Iman Satria
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.