BADAN Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan pemeriksaan keuangan dengan tujuan tertentu, terkait pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Senin (28/3/2022)
PERWAKILAN tim pemeriksa Suherman mengatakan, kegiatan ini dalam rangka pemeriksaan keuangan laporan keuangan pemerintah daerah. “Kami dari BPK telah menyiapkan langkah-langkah persiapan pemeriksaan laporan keuangan. Langkah itu termasuk koordinasi dengan seluruh BPKAD dan seluruh intansi terkait,” katanya.
Plt Bupati H Husairi Abdi mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalsel yang telah melakukan kunjungan, serta kerjasama dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten HSU.
BACA: Masuk Wilayah Merah, BPKP Kalsel Terus Monitor Kabupaten HST dan HSU
“Semoga dengan kunjungan dan kerjasama BPK Perwakilan Provinsi Kalsel ini, dapat membantu pemerintah daerah mengelola laporan keuangannya dengan lebih baik,” katanya.
Plt Kepala BPKAD Joko Sumarsono ST mengatakan, BPK melakukan kunjungan dan kerjasama sebagaimana juga tahun-tahun sebelumnya dan ini sudah merupakan kegiatan rutin. “BPK setiap tahun melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah, dan untuk pemeriksaan saat ini adalah untuk melakukan pemeriksaan terperinci atau laporan keuangan Pemkab HSU,” ujarnya.
“BPK direncanakan melakukan pemeriksaan selama 30 hari kedepan, dan diharapkan nanti seminggu sebelum hari raya Idul Fitri akan selasai. Dan direncanakan oleh tim pemeriksa pada tanggal 17 Mei akan diserahkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemkab HSU,” katanya.
BACA JUGA: Hasil Audit BPKP Kalsel 2017-2021: Negara Rugi Rp 98,38 Miliar Gegara Kasus Korupsi
Kegiatan ini terkait dengan pembenahan perbaikan tata kelola keuangan Pemkab HSU. Diyakini pada saat pemeriksaan ada hal yang ditemukan yakni bersifat administrasi maupun memungkinkan untuk ditindaklanjuti, sehingga dapat menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten HSU untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan.
“Disamping itu juga terkait dengan hasil pemeriksaan, kita meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan juga mendapatkan apresiasi berupa dana insentif daerah, dimana untuk Kabupaten HSU meskipun nilainya tidak terlalu besar tapi sangat berarti buat kita,” ujar Joko Sumarsono.
“Dalam penyusunan laporan keuangan ini juga ada kendala, tetapi alhamdulilah kita bisa menyelesaikan penyusunan laporan tepat waktu tentunya. Terima kasih atas dukungan semua SKPD yang telah menyampaikan laporan keuangan yang disusun oleh masing- masing SKPD lalu di konsolidasikan dalam bentuk laporan keuangan Pemkab HSU,” pungkasnya.(jejakrekam)