Husairi Abdi

Bongkar Kasus Korupsi PUPRP HSU, Maliki Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

1

SEBAGAI terdakwa penerima suap dan terlibat kasus korupsi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Maliki mengajukan diri ingin menjadi justice collaborator.

MANTAN Plt Kadis PUPRP HSU ini mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator). Hal ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 mengenai pelapor tindak pidana (whistle blower) dan justice collaborator.

Kuasa hukum Maliki, Mahyuddin mengatakan bahwa kliennya sudah mengajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dijadikan justice collaborator. Ini karena, Maliki hanya menjalankan perintah atasannya, Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid.

BACA : Cerita Wahid dan Maliki, Sang Atasan dan Bekas Anak Buah yang Kini Berseteru

“Dari fakta persidangan di PN Tipikor Banjarmasin, banyak saksi termasuk klien kami yang mengakui semua uang setoran fee proyek itu masuk ke kantong Bupati HSU,” kata Mahyuddin kepada jejakrekam.com, Rabu (24/3/2022).

Sebab, menurut dia, Maliki bukan pelaku utama, sehingga pertimbangan kemanusiaan serta agar kasus suap fee proyek di Dinas PUPRP HSU bisa terang benderang terungkap. Bahkan, Mahyuddin memastikan kliennya siap bekerjasama dengan KPK untuk membongkar skandal di Dinas PUPRP HSU termasuk di Pemkab HSU.

“Nah, pengajuan justice collaborator bagi klien kami juga bisa menjadi pertimbangan dari majelis hakim PN Tipikor Banjarmasin dalam memutus perkara ini,” kata Mahyuddin.

BACA JUGA : Terbelit Masalah Hukum, Maliki Ungkap Setor Uang Rp 300 Juta kepada Oknum Jaksa Kejati Kalsel

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor Banjarmasin, Jalan Pramuka, Rabu (23/3/2022), jaksa KPK Tito Jaelani dan Fahmi Sofyan mengorek keterangan terdakwa Maliki. Khususnya, soal aliran fee ke kantong Bupati Wahid.

Maliki pun tampak pasrah saja, karena keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan pengakuan di atas sumpah di PN Tipikor Banjarmasin tak berubah. “Ini artinya, terdakwa Maliki kooperatif  selama persidangan baik sebagai saksi maupun terdakwa,” kata Tito Jaelani.

BACA JUGA : Didakwa KPK dengan Pasal Berlapis, Terdakwa Maliki Tak Ajukan Eksepsi

Berdasar fakta persidangan dan alat bukti yang terungkap di PN Tipikor Banjarmasin, Tito Jaelani memastikan KPK akan tetap memasang Pasal 12 gratifikasi UU Tipikor Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman pidana dari pasal ini adalah denda seumur hidup, kemudian penjara maksimal 20 tahun atau minimal empat tahun. Denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

“Karena terdakwa selama persidangan kooperatif, tentu kami akan pertimbangkan untuk menjadi justice collaborator, apakah memenuhi kriteria,” ungkap Tito Jaelani.(jejakrekam)

Penulis Asyikin
Editor Didi G Sanusi
1 Komentar
  1. Daok berkata

    Skr Justice Collaburator (JC) sdh tdk berlaku lagi krn setelah inkrah (vonis) anda tdk byr denda & UP mk hak anda 2/3, remisi & asimilasi tdk dpt krn itu syarat mutlak. Pasal 12 itu penerima siap2x sj menerima hukuman minimal hukuman 4 Th denda 200 jt & UP tergantung dr hsl sidang anda dpt brp (terungkap) itu yg hrs dibyrkan ke negara

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.