Husairi Abdi

BPKP Kalsel Ungkap 23 IPPKH Belum Tangani Rehabilitasi Lahan Kritis Senilai Rp 536 Miliar

0

KEPALA Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap mengungkap seluas 20.351 hektare lahan kritis belum ditangani oleh 23 pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) di Kalsel.

DARI kalkulasi BPKP Kalsel, jika dihitung 23 pemegang IPPKH di Kalsel yang belum melaksanakan rehabilitasi lahan kritis senilai Rp 536 miliar.

Data ini diungkap Kepala Perwakilan BPKP Kalsel mewakili Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia dalam rapat koordinasi (rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama-sama dengan KPK dan Kementerian Dalam Negeri di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (17/3/2022).

BACA : Perketat Pengawasan dan Efisiensi, BPKP Kalsel Selamatkan Potensi APBD 2021 Rp 1,5 Triliun

Rakor bersama KPK dan Kemendagri ini juga dihadiri seluruh kepala daerah di Kalsel dengan agenda utama mewujudkan pemerintah daerah yang profesional dan bebas dari korupsi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Masih menurut Rudy, dari sektor penanggulangan kebakaran hutan, BPKP menemukan sebanyak 928 alat penanganan karhutla yang tidak sesuai dengan standar. Tercatat, sebanyak 1.027 alat tidak terpelihara dengan baik senilai Rp 15,2 miliar.

“Kondisi peralatan yang tidak memadai tersebut akan menimbulkan risiko tidak tertanganinya bencana kebakaran hutan di Kalimantan Selatan,” kata Rudy.

BACA JUGA : Akhir Februari, BPKP Kalsel Temukan 51.630 Dosis Vaksin AstraZeneca Kedaluwarsa

Dia juga menyatakan BPKP telah melakukan banyak upaya dalam mewujudkan pemerintah daerah yang profesional dan bebas dari korupsi di Kalsel.

Upaya tersebut melalui pengawasan keuangan daerah, keuangan desa, penanganan Covid-19, penanganan bencana akibat lahan kritis dan kebakaran hutan, serta dari governansi korporasi.

Terkait pajak daerah, BPKP telah menemukan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 962 miliar. Hal ini disebabkan data tunggakan ganda dan data tunggakan yang tidak akurat di Kalsel.

BACA JUGA : BPKP Kalsel Minta Pemda Tegur Perusahaan Tambang Yang Belum Lakukan Reklamasi

Mengenai isu-isu strategis lainnya, BPKP juga menyoroti program vaksinasi Covid-19. Rudy menyebut vaksinasi dosis kedua se-Kalsel di bawah 70 persen, sementara sebanyak 51.000 dosis vaksin sudah dinyatakan kedaluwarsa walaupun bisa dipakai lagi.

 Masih menurut Rudy, isu strategis yang akan menjadi sasaran BPKP tahun 2022 di Kalimantan Selatan adalah audit reklamasi tambang batubara dan pajak air permukaan, yang bekerja sama dengan KPK.

BACA JUGA : Hasil Evaluasi BPKP, Banyak Mobil Mewah di Kalsel Tidak Bayar Pajak

“Selama lima tahun terakhir, BPKP berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara Rp 90,6 miliar di Kalsel melalui audit investigatif dan audit perhitungan keuangan negara,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, Rudy pun mengingatkan agar kepala daerah mengenai jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang masih banyak lowong hingga diisi pelaksana tugas (plt) di Kalsel.

“Jabatan-jabatan tersebut harus segera diisi untuk meningkatkan governansi dan mencegah peluang godaan korupsi, bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” pungkas Rudy.(jejakrekam)

Penulis Asyikin
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.