Abaikan Hak Warga Batuah, Pakar Kebijakan Publik : Tepat Pemkot Banjarmasin Digugat LBH Ansor Kalsel!
SIKAP Aliansi Kerukunan Warga Kampung Batuah menolak ruang dialog dengan Pemkot Banjarmasin terkait proyek revitalisasi Pasar Batuah dinilai pakar komunikasi politik dan kebijakan publik M Suriani Shiddiq Ph.D, sudah tepat.
“LANGKAH LBH Ansor Kalsel yang menolak sosialisasi mengenai revitalsiasi Pasar Batuah yang dilakukan oleh pihak Pemkot Banjarmasin seperti diberitakan jejakrekam.com sebelumnya edisi 15/03/2022, merupakan hal yang wajar,” kata Suriani Shiddiq kepada jejakrekam.com, Kamis (17/3/2022).
Menurut dia, sikap Aliansi Kerukunan Warga Kampung Batuah yang diwakili oleh LBH Anshor Kalsel sebagai perwujudkan sikap yang tegas terhadap kebijakan Pemkot Banjarmasin yang sejak awal mengabaikan keberadaan warga Kampung Batuah.
“Mulai dari proses perencaan, pengusulan hingga keputusan dibuat oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, warga Kampung Batuah memang tidak pernah dilibatkan, hingga proyek itu menjadi sebuah kebijakan,” kata Ketua Umum Seknas Jaringan Intelektual Muda Kalimantan (JIMKa) ini.
Artinya, beber Shiddiq, memang sejak awal kebijakan revitalisasi pasar itu tidak memikirkan dan berorientasi pada warga. Bahkan, terkesan kuat mengabaikan prinsip pembangunan yang memang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Dia juga menyoroti mengenai langkah hukum yang akan diambil LBH Ansor Kalsel yang akan melakukan gugatan hukum dan upaya-upaya lain untuk memperjuangkan hak-hak warga Kampung Batuah. Khususnya, menggugat SK Walikota Ibnu Sina Nomor109 Tahun 2022 tentang Pembangunan Strategis Disperdagin Revitalisasi Pasar Batuah ke PTUN Banjarmasin.
“Saya pikir itu hak yang perlu kita apresiasi, artinya warga Kampung Batuah sadar hukum dan masih berpikir jernih, dan mereka menggunakannya haknya dengan baik,” imbuh Shiddiq.
BACA JUGA: Jawab Keberatan LBH Ansor, Pemkot Banjarmasin Buka Ruang Dialog dengan Warga Kampung Batuah
Aktivis juga doktor urban design ini meminta kepada Pemkot Banjarmasin untuk menahan diri dan tidak perlu memaksanakan kehendak. Mengapa harus terburu-buru melakuan revitalitasasi? Ada apa di balik itu semua?
“Saya pikir prinsip penataan yang diterapkan Pemkot Banjarmasin mengabaikan banyak instrumen yang seharusnya ada dalam proses pembangunan atau penataan suatu kawasan. Kampung Batuah bukan sekadar areal pasar, bukan ruang statis yang tak bisa diajak berdialog, di sana sudah hidup dan berkembang masyarakat urban dari berbagai daerah di Kalsel dan daerah sekitarnya. Seharusnya sedari awal Pemkot Banjarmasin mengajak mereka terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan dan pembuatan kebijakannya,” beber doktor lulusan Universitas Indonesia ini.
BACA JUGA : Golkan Rencana Revitalisasi Pasar Batuah, Walikota Ibnu Sina Lobi Irjen Kemendag
Shiddiq mengutip pendapat John Brickerhoff Jakson dalam bukunya “Founding Vernaculer Landscope”bahwa bentuk kota adalah citra dan kehidupan kemanusiaan kota. Yakni, kerja keras seperti Banjarmasin, memiliki harapan yang tinggi dan kebersamaan untuk saling berkasih sayang dan berbagai satu dengan yang lainnya.
Dalam pandangan ini, kata Shiddiq, kota adalah suatu tempat tinggal manusia yang bukan semata manifestasi dari hasil perancangan (design) yang hanya berkaitan dengan bangunan, jalan dan ruang terbuka beserta utilitasnya yang sunyi.
BACA JUGA : LBH Ansor Kalsel : Potensi Langgar Aturan, Revitalisasi Pasar Batuah Terkesan Dipaksakan!
“Tetapi merupakan manifestasi dari perencanaan (planning) yang harusnya melibatkan semua unsur dalam prosesnya, termasuk warga Kampung Batuah yang ada di lokasi pembangunan yang diinginkan itu,” papar Shiddiq.
“JIka ini diabaikan, hemat saya Pemkot Banjarmasin mengabaikan filosofi dasar dari tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan seluruh warga,” tandasnya.(jejakrekam)