Maklumat Rakyat Kalimantan Tak Dijawab Jokowi? Ketum JIMKa : Bukti Daya Tawar Kita Masih Lemah

KEPALA Otorita Ibukota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susanto dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita telah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Kamis (10/3/2022) lalu.

DASAR pelantikan kedua pejabat ini mengacu ke Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibukota Nusantara.

Lantas bagaimana dengan usulan para tokoh Kalimantan agar putra-putri terbaik daerah bisa ditempatkan di lembaga setingkat kementerian guna menyelenggarakan persiapan, pembangunan dan pemindahan serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara?

BACA : Ketum JIMKa : Kepala Badan Otorita Ibukota Baru Paling Layak Orang Kalimantan

Padahal, sebelumnya terbit Maklumat Rakyat Kalimantan yang terbit pada 28 Februari 2022 di Jakarta. Maklumat ini pun diteken Sultan Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura Aji Muhammad Arifin, Sultan Kesultanan Banjar Sultan Haji Khairul Saleh Al Mu’thasin Billah, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Marthin Billa, Sultan Kesultanan Paser Aji Muhammad Jamawi dan Dewan Adat Dayak Provinsi se-Pulau/Banua Kalimantan, Agustiar Sabran.

Dalam Maklumat Rakyat Kalimantan itu berisi lima poin. Terkhusus, pelibatan putra-putri asli Pulau Kalimantan untuk menduduki jabatan strategis di Badan Otorita IKN Nusantara, hingga pelibatan secara langsung segenap pemangku kelembagaan adat Kalimantan.

BACA JUGA : Isi Badan Otorita IKN Nusantara, Rosehan Minta Presiden Jokowi Akomodir Putra Terbaik Kalsel

Nah mengapa tidak dijawab Jokowi? Ketua Umum Seknas Jaringan Intelektual Muda Kalimantan (JIMKa) Dr M Suriani Shiddiq melihat terkesan kuat jika daya tawar (bargaining position) lemah di mata pemerintah pusat.

“Ya, sebenarnya Kalimantan punya 50 wakil rakyat baik yang duduk di DPR maupun DPD RI. Mereka ini sebenarnya harus kompak untuk menyuarakan aspirasi rakyat Kalimantan. Nah, bagian dari aspirasi itu keluarnya Maklumat Rakyat Kalimantan yang diteken lima tokoh Kalimantan. Tapi, ternyata pemerintahan Jokowi sudah punya pilihan,” papar Suriani Shiddiq kepada jejakrekam.com, Rabu (16/3/2022).

Doktor kebijakan publik lulusan Universitas Indonesia (UI) ini mengakui dalam lingkaran istana memang sangat memengaruhi kebijakan Jokowi, khususnya yang berada di ring satu.

“Makanya, ketika Maklumat Rakyat Kalimantan seakan tak didengar Jokowi, Dubes Kazakhstan-Tajikistan Fadjroel Rachman bertemu dengan Pangeran Khairul Saleh (Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN). Pertemuan ini tentu menyikapi kondisi kekinian, karena ternyata pejabat yang mengisi Otorita IKN Nusantara di luar ekspektasi tokoh-tokoh Kalimantan,” papar Suriani Shiddiq.

BACA JUGA : Borneo Muda Desak Kepala Badan Otorita IKN Figur Dari Kalimantan

Sebagai tuan rumah di Kalimantan, mantan wartawan ini mengatakan sudah sepatutnya semua elemen khususnya para tokoh bersatu padu, karena bagaimana pun ketika IKN Nusantara berada di Kaltim, maka dampaknya akan dirasakan seluruh provinsi yang ada di Pulau Borneo.

“Kita harus perkuat untuk satu persepsi dan tekad, bukan lagi bicara ego sektoral atau lainnya. Diawali dari terbitnya Maklumat Rakyat Kalimantan itu, sudah saatnya elemen di pulau ini bisa mengevaluasi apa saja faktor yang membuat daya tawar kita lemah di pemerintah pusat. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton,” tegas Shiddiq.

BACA JUGA : Jangan Jadi Penonton, IKN di Kaltim Harus Dimanfaatkan Maksimal oleh Kalsel

Menurut dia, kalangan parlemen khususnya di DPR dan DPD RI juga bisa membangun Kaukus Kalimantan, sehingga bisa bulat dan kompak suara untuk memperkuat bargaining position di pemerintah Jokowi.

“Termasuk dari kalangan akademisi, aktivis, tokoh adat dan lainnya juga bisa terus menghasilkan ide-ide dan tindakan nyata untuk mengambil peran di IKN Nusantara. Sesuai motto kita, dari Kalimantan untuk Indonesia,” pungkas Shiddiq.(jejakrekam)