Husairi Abdi

Selalu Pakai Jurus Berkelit, Hakim Bentak Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid

0

SEGEPOK alat bukti hingga pengakuan para saksi adanya suap fee proyek hingga duitnya mengalir ke kantong Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) nonaktif, Abdul Wahid, tak membuatnya mau berterus terang.

WAHID yang menjadi saksi mahkota atas terdakwa bekas anak buahnya, Maliki yang sebelumnya Plt Kadis PUPRP HSU di PN Tipikor Banjarmasin, Rabu (9/3/2022), benar-benar bikin majelis hakim emosi.

Hakim anggota yang menyidangkan perkara itu, Yusriansyah pun dibikin naik pitam atas kesaksian Abdul Wahid yang dinilai berkelit. Dari semua keterangan para saksi di atas sumpah kitab suci Alquran, hakim Yusriansyah menegaskan adanya fakta bahwa fee proyek 15 persen itu atas perintah Abdul Wahid, saat menjabat Bupati HSU.

Pun, soal plotting (penjatahan) proyek baik di bidang sumber daya air (SDA), bina marga dan cipta karya Dinas PUPRP HSU juga atas perintah Wahid.

BACA : Jadi Saksi di PN Tipikor Banjarmasin, Wahid Bantah Semua Pengakuan Saksi

“Anda selalu tidak mengakui hal itu. Anda besaksi di atas sumpah. Semua keterangan Anda juga sudah dicatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) KPK. Kok jawaban Anda berbeda?” cecar Yusriansyah, emosi seraya membentak Abdul Wahid yang duduk di kursi saksi.

Kemudian penemuan uang Rp 3 miliar saat penggeledahan oleh tim penyidik KPK di kediaman Abdul Wahid di Amuntai, Yusriansyah lagi-lagi mengatakan berdasar fakta dan kesaksian para saksi merupakan akumulasi dari fee proyek.

“Ya, memang ada,” sahut Wahid. Hakim pengganti lulusan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini langsung mengejar apakah uang itu sudah dipakai. Dijawab Wahid dengan mengiyakan.

BACA JUGA : Ada ‘Ojek Berkas’ hingga Duit Rp 2 Miliar Dimasukkan ke Kardus Mie Instan Jatah Bupati Wahid

“Insya Allah, dipakai,” jawab Wahid, dengan mengenakan kopiah dan balutan baju batik. Mendengar nama Allah dibawa-bawa, mantan Ketua PN Nunukan ini langsung membentak. “Jangan bawa-bawa nama Allah. Bilang saja ada,” kata Yusriansyah, seraya menatap wajah Wahid.

Lain lagi dengan hakim paling galak di PN Tipikor Banjarmasin, Jamser Simanjuntak. Hakim ketua ini pun juga dibikin emosi oleh jurus berkelit Wahid. Menurut Jamser, dari keterangan para saksi sudah saling kait mengait membentuk fakta hukum adanya peristiwa yang membuktikan jika adanya fee proyek hingga setoran mengalir ke kantong Wahid, benar adanya.

“Semua saksi, termasuk dari dua berkas perkara sebelumnya untuk dua terdakwa (kontraktor penyuap Marhaini dan Fachriadi), memberatkan Anda,” tegas Jamser.

BACA JUGA : Saksi Ungkap Jatah Fee Proyek PUPRP HSU Atas Perintah Bupati Wahid

Hakim senior yang juga lulusan ULM ini membeber kesaksian di atas sumpah yang menjadi alat bukti persidangan dari kontraktor, kepala bidang hingga lainnya menyatakan peran sentra Abdul Wahid selaku Bupati HSU.

“Permintaan fee proyek itu datangnya dari A1 atau bos. Ya, Anda sendiri (Bupati Wahid). Tapi, Anda sebaliknya mengatakan hal berbeda,” sahut Jamser.

Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid saat menjadi saksi untuk terdakwa Maliki yang sempat dibentak majelis hakim di PN Tipikor Banjarmasin, Rabu (9/3/2022).

Mantan Wakil Ketua PN Amuntai ini mengatakan semua bantahan yang disuarakan Wahid dalam persidangan baik secara virtual maupun langsung di depan majelis hakim akan dicatat.

BACA JUGA : KPK Sita Uang dan Aset Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid Senilai Rp 14,2 Miliar

“Katakan saja berterus terang. Ceritakan apa yang terjadi, Anda plong (lega), begitu orang lain pun begitu. Jangan bikin para saksi itu seolah-olah berbohong, Anda yang merasa benar sendiri, apalagi sebagai saksi di bawah sumpah,” kata Jamser, menasihati Wahid.

Hakim senior mengingatkan ketika Abdul Wahid sebagai penerima suap fee proyek jadi terdakwa dan duduk di pesakitan, maka para saksi lainnya akan menjadi saksi dalam perkaranya saat disidangkan di PN Tipikor Banjarmasin.

BACA JUGA : Ditanya Temuan Uang Rp 3 Miliar di Rumahnya, Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid Berkilah Titipan Maliki

Strategi konfrontir pun dimainkan hakim Jamser Simanjuntak dengan mengorek keterangan terdakwa Maliki. Soal jatah fee dalam kardus mie instan senilai Rp 2 miliar, plotting proyek dan lainnya. “Keterangan saksi Wahid tidak benar. Kalau soal uang honor, pasti ada tanda terimanya,” sahut Maliki membantah keterangan Wahid.

Soal tambahan anggaran di Dinas PUPRP HSU tahun 2020 senilai Rp 107 miliar, Maliki pun menyebut bahwa Wahid sebagai atasannya meminta jatah 13 persen. Rinciannya, 5 persen sebelum lelang proyek, dan sisanya 8 persen setelah proyek rampung.

BACA JUGA : Demi Jabatan, Eks Plt Kadis PUPRP HSU Maliki Akui Selalu Setor Fee Proyek ke Bupati Wahid

“Termasuk setoran untuk diangkat jadi pelaksana tugas (plt) Kadis PUPRP HSU pada Desember 2019, saya sudah setor Rp 250 juta melalui ajudan bupati, Abdul Latif. Sisanya Rp 250 juta juga diserahkan ke Latif untuk Bupati Wahid,” aku Maliki.

Maliki berani pasang badan jika uang bertotal Rp 500 juta sebagai syarat jadi orang nomor satu di dinas basah itu telah diterima Wahid. “Soalnya, Pak Wahid tak lagi menanyakan itu,” kata Maliki. Lagi-lagi kesaksian Maliki dibantah Wahid saat dikonfrontir. “Itu tidak benar, majelis hakim yang mulia,” jawab Wahid, dengan gestur santai.(jejakrekam)

Penulis Asyikin
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.