Tak Paham Soal BLUD, Yani Helmi Semprot Dua Pejabat Struktural di PP Batulicin

0

SUASANA makin menegangkan, saat anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menyemprot dua orang pegawai struktural di kantor pelayanan Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin dikarenakan konsep aturan pengembangan BLUD tak sesuai.

HAL ini terlihat saat kegiatan Monitoring Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Senin (24/1) siang, secara dadakan ke kantor Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.

“Semestinya menurut saya kalian berdua itu lebih mendalami BLUD yang sebelumnya sudah terlebih dahulu berdiri seperti kunjungan kerja (kunker) ke RSUD Ulin Banjarmasin,” cetusnya.

BACA : Hutan Mangrove Di Pulau Laut Sigam Mengkhawatirkan, Paman Yani : Persoalan Ini Jangan Dianggap Remeh

Tak segan, Yani Helmi yang merupakan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Kalsel membidangi ekonomi dan keuangan tersebut menemukan adanya kejanggalan dalam pengelolaan perubahan status tersebut.

“Ada kekurangan sedikit-sedikit boleh, tapi tidak banyak gitu loh, ini harus bidani benar-benar untuk urusan administrasi ada instansi yang membidangi silahkan dikoordinasikan, jangan cuma satu saja yang bekerja agar realisasi BLUD terbentuk, ketiganya harus sama-sama jalan biar sinergi juga terlihat,” tegasnya.

Anggota DPRD Kalsel kerap disapa Paman Yani itu, meminta kepada kedua pegawai struktural di Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin hendaknya dalam pelaksanaan BLUD harus dijalankan sesuai aturan yang telah ditentukan oleh kepala daerah.

BACA JUGA : Diskusi Dengan Bupati Tanbu, Yani Helmi Bahas Tindak Lanjut Program Rehabilitas Mangrove

“Apabila semua urusannya sudah selesai langsung datang ke Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel, saya masih ingat ada 12 UPTD yang dijadikan BLUD. Apabila kita anggap ada puluhan berstatus BLUD setidaknya ada satu contoh instansi yang bisa dilihat sebagai potensi besar dalam keberhasilan ini,” paparnya.

Ia mengingatkan kepada dua orang pejabat tersebut agar tidak terlalu bertumpu seutuhnya dengan Kepala Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin. Mengingat selama ini yang dia ketahui hanya pimpinannya saja melakukan penyelesaian proses peralihan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Saya juga menekankan jangan ditumpuk semuanya ke pimpinan, kerja harus sama-sama. Mana ada cerita, sampai saat ini kepalanya cuma berjuang sendiri untuk bisa mendirikan BLUD. Mulai sekarang, saya minta selutuh pegawai Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin harus bersinergi menjadi tim yang solid. Ini instruksi Gubernur jangan dianggap remeh, peruntukkannya demi rakyat untuk pelayanan dan kesejahteraan juga pasti bagi instansi tersebut,” tuntasnya.(jejakrekam)

Penulis Riza/Rilis
Editor Fahriza

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.