Hanya Simbol Kedaulatan Rakyat, Demokrasi Indonesia Kini ‘Dibajak’ Oligarki
DIREKTUR Publik Baru Yogyakarta, Willy Purna Samadhi menilai demokrasi di Indonesia yang mengadopsi beberapa negara, justru tidak sepenuhnya diterapkan. Malah, sekarang demokrasi di Indonesia telah dikuasai atau dibajak para oligarki.
“KEKUATAN politik itu lahir dari masyarakat yang tumbuh secara berdaulat. Ia menginginkan masyarakat harus membangun kekuatan atau kedaulatan demos (rakyat) secara kolektif dan bergerak untuk kemajuan bersama,” ucap Willy Purna Samadhi dalam diskusi helatan Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin bertajuk Memajukan Demokrasi di Tengah Oligarki dan Politik Identitas di Studio Satro Harjo RRI Banjarmasin, Sabtu (22/1/2022).
Diakui Willy, fase demokrasi di Indonesia ini dimulai pada 1998 usai rezim Orde Baru dengan patronnya Soeharto runtuh. Ketika itu, Indonesia pun berkiblat ke sistem negara di dunia yang dianggap demokratis.
“Indonesia mencontoh apa saja yang ada di negara-negara yang jadi kiblat demokrasi. Padahal, demokrasi itu tidak hanya sebatas bentuk nilai, tetapi juga simbol,” kata doktor lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.
BACA : Oligarki Kian Kuat Picu Konflik Sosial, Para Pakar di Dunia Suarakan Keprihatinan Bersama
Menurut Willy, sisi demokrasi lainnya seperti penghormatan kepada manusia, kesetaraan dan sebagainya. “Jadi demokrasi itu lebih dari sekadar bentuk tetapi adalah nilai itu sendiri,” ucap penulis buku dan periset internasional ini.
Menurut Willy, negara Indonesia saat ini meniru negara-negara yang dipandang demokratis itu masih mencontohnya separuh. Kata Willy, misalnya Indonesia berkiblat ke Australia dengan nilai demokrasinya, sepatutnya harus ada partai yang bebas dan berdaulat seperti Partai Buruh Australia (ALP).
“Kalau memang mencontoh, dirikan dong Partai Buruh. Tapi nyatanya tidak semua ditiru, dan kita munafik dengan percontohan itu yang seharusnya dapat merefleksikan dan menyalurkan setiap kepentingan dari atas sampai bawah,” tegas Willy.
BACA JUGA : Jika Politik Transaksional, Oligarki Campur Tangan, Isra : Pilgub Kalsel Hingga PSU Contoh Anomali
Setelah diketahui, diungkapkan Willy, partai-partai politik (parpol) itu dibangun atas kepentingan oligarki dan masyarakat Indonesia, malah jauh dari nilai demokrasi tersebut.
“Oligarki itu tidak hanya monolitik. Mereka tidak hanya saja bersaing satu sama lain. Tetapi, mereka punya mimpi yang sama yaitu merebut sumber daya publik,” papar Willy.
Ahli politik ini mengatakan justru rakyat Indonesia telah melupakan mimpi untuk bersama membangun kekuatan demokrasi tersebut. Hasilnya, melupakan nilai demokrasi yang sebenarnya yaitu tindakan secara langsung dari masyarakat itu.
BACA JUGA : Negara dalam Cengkraman Oligarki dan Pengkhianatan terhadap Daulat Rakyat
Hal senada juga dilontarkan Mohammad Effendy. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini juga melihat kekuasaan politik dipegang oleh oligarki yang kini bersarang di Indonesia. Akhirnya, masyarakat tidak berdaulat dalam memajukan daerahnya.
“Pemilihan kepala daerah, DPRD dan sebagainya, tidak hanya cuma hitung menghitung saat pemilu saja. Demokrasi berlangsung saat ia terpilih dan mewujudkan ke masyarakat agar berdaulat itu,” tegas Effendy.
Mantan Dekan FH ULM ini mengatakan pemilihan langsung selalu saja terjadi ada praktik politik uang dan sulit untuk dihindari. Selain itu, kata dia, kepala daerah kerap memainkan politik identitas untuk melenggangkan dirinya untuk masuk ke pemerintahan. “Karena politik identitas itu gratis,” ungkap Effendy.(jejakrekam)