DARI 17 jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara pejabat eselon II di Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU), baru 10 posisi lowong yang akan segera terisi.
DI MASA kepemimpinan Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid sebelum ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap fee proyek dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tercatat ada 17 pejabat eselon II itu hanya dipegang pelaksana tugas (plt).
17 jabatan eselon II yang lowong di Pemkab HSU itu adalah Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab HSU, Inspektorat, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPAD), Sekretaris DPRD, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Bapelitbang, Dinas Pertanian, Satpol PP dan Damkar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hingga Dinas Sosial.
BACA : Syarat Jadi Plt Kadis PUPRP HSU, Maliki Sebut Wahid Minta Setoran Rp 500 Juta
Plt Bupati HSU Husairi Abdi mengakui gara-gara banyak jabatan eselon II yang lowong di Pemkab HSU sempat ditegur Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Kekosongan pejabat teras di Pemkab HSU itu disebabkan ada pejabat definitif yang telah memasuki masa purnatugas (pensiun). Hingga kekurangan sumber daya manusia (SDM), karena persyaratan mengikuti lelang jabatan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim).
Pada Desember 2021 lalu, Pemkab HSU membuka lelang jabatan untuk 10 SKPD yang kosong tahap pertama. Di antaranya, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinas Pertanian, Bappelitbang, Disperkim, Dinas PUPRP, Dinas Perikanan, Satpol PP dan Damkar, BKPP serta BPKAD HSU.
BACA JUGA : Diduga Ada Pengalihan Aset, KPK Tetapkan Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid Tersangka TPPU
“Lelang jabatan hanya dibuka untuk 10 SKPD dikarenakan keterbatasan dana pada Desember 2021 lalu. Kami sempat ditegur KASN agar secepatnya mengisi kekosongan jabatan eselon II itu,” ucap Husairi Abdi kepada awak media di Amuntai, Jumat (7/1/2022).
Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PPP ini mengatakan pada tahap kedua lelang jabatan dibuka pada Februari 2022. Untuk 7 jabatan kosong yang dilelang itu adalah Kepala Dinas Kesehatan, Inspektorat, Disperindag-UKM, Dinas Sosial, Sekwan DPRD HSU, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) dan Badan Kesbabgpol HSU.
“Lelang jabatan ini dilaksanakan Pemkab HSU guna memenuhi kekosongan sejumlah pejabat daerah di beberapa SKPD yang ditinggal pensiun pejabat sebelumnya. Selain itu, ini ikhtiar kami untuk pembinaan karier aparatur sipil negara (ASN) dalam pemerintahan,” papar Husairi.
BACA JUGA : Ditunjuk Plt Bupati HSU, Husairi Abdi Sebut Misi Awal Pulihkan Roda Pemerintahan
Menurut dia, saat ini, tahapan lelang jabatan untuk 10 pejabat pratama yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten HSU dengan melibatkan tim asesor independen, telah selesai digelar pemerintah daerah.
“Saat ini, kami menunggu hasil peserta lelang jabatan yang memiliki hasil seleksi diserahkan oleh tim asesor. Jadi akan ada 10 pejabat pratama eselon II yang akan menempati SKPD yang selama ini dipegang pelaksana tugas,” papar Husairi.
BACA JUGA : Jadi Tersangka KPK, Bupati HSU Ditengarai Terima Fee Belasan Miliar Sejak 2019
Mantan anggota DPRD Kalsel ini mengatakan untuk mengisi jabatan yang lowong khususnya di eselon II di beberapa SKPD akan diterapkan secara bertahap.
“Kami minta seluruh SKPD bisa bekerja dengan senang, gembira dan jangan tegang. Agar pelayanan publik bagi masyarakat bisa berjalan maksimal sesuai dengan visi-misi HSU mantap,” pungkas Husairi.(jejakrekam)
Pencarian populer:kas daerah hsu kosong