Kasus Narkoba dan HIV/AIDS, Ini Catatan Anggota FPG DPRD Banjarmasin Sukhrowardi

0

BERAGAM problematik kota menjadi sorotan anggota Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin, Sukhrowardi. Dari segi pendapatan hingga kasus narkoba yang masih tinggi di ibukota Kalimantan Selatan.

“BERDASAR data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalsel pada 2021, tingkat penyalahgunaan narkoba di Kalsel memang turun ke rangking 9 di Indonesia. Namun, posisi Banjarmasin dalam kasus narkoba masih masuk lima besar bahkan kabar terakhir sudah masuk tiga besar di Indonesia. Ini harus jadi perhatian bersama,” tutur Sukhrowardi dalam Refleksi Akhir Tahun 2021 dan Menyongsong Asa Baru gelaran jejakrekam.com dan Kafe 99 Trisakti di Banjarmasin, Sabtu (1/1/2022).

Padahal, menurut dia, Banjarmasin merupakan kota yang dikenal masyarakatnya religius. Ini belum lagi ditambah kasus HIV/AIDS ternyata juga terus meningkat di Banjarmasin. Inilah mengapa pemerintah kota bersama aparat penegak hukum serta tokoh masyarakat dan agama, bisa berkomitmen untuk menekan angka kasus narkoba dan HIV/AIDS.

Menurut Sukhrowardi, Banjarmasin yang miskin sumber daya alam (SDA) sepatutnya lebih menonjolkan keunggulan sumber daya manusia (SDM). “Bayangkan saja untuk memperkuat sektor pendidikan di Banjarmasin, tiap tahun anggaran pendidikan terus meningkat bahkan melampaui porsi 20 persen dalam APBD Banjarmasin,” tutur anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin.

BACA : Sorot Problema Kota, 5 Wakil Rakyat DPRD Banjarmasin Helat Refleksi Akhir Tahun 2021

Usai kasus Covid-19 melandai di Banjarmasin, menurut Sukhrowardi, model pembelajaran daring yang sempat berjalan hampir dua tahun sejak 2020-2021, kini kembali ke sistem pembelajaran tatap muka (PTM).

“Dengan PTM itu jelas kualitas pendidikan jauh lebih bagus dibandingkan dengan model belajar jarak jauh atau di rumah. Yang pintar malah ibunya, bukan anaknya,” tutur Sukhrowardi.

Dalam menyikapi ledakan penduduk di Banjarmasin, Sukhrowardi memberi catatan agar program ibu sehat, anak sehat dan posyandu serta pemberdayaan Disdukcapil lebih optimal lagi. “Untuk pemulihan ekonomi, tentu kita berharap program pencetakan wirausaha baru (WUB) harus dilanjutkan, bukan sekadar pencitraan,” sentilnya.

BACA JUGA : Berdialog dengan Warga, Sukhrowardi Data 28 Titik Jalan Perlu Perbaikan Segera

Terbukti, menurut Sukhrowardi, keberadaan pelaku UMKM di Banjarmasin tahan banting, meski sebagian ada pula yang mengalami kemunduran dihantam pandemi Covid-19.

“Saat ini, menjamur pertumbuhan kafe-kafe di Banjarmasin seharusnya mendapat relaksasi pengenaan pajak daerah. Jangan disamakan dengan usaha yang sudah mapan ditagih 10 persen. Ya, bisa diberi keringanan saat memulai usaha hingga berkembang hanya 5 persen,” urai Sukhrowardi.

BACA JUGA : Jaga Eksistensi UMKM di Tengah Pandemi, Sukhrowardi Gelorakan Gerakan Beli Produk Lokal

Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin ini mengatakan program smart city (kota cerdas) yang menjadi andalan Walikota Ibnu Sina harus benar-benar unggul, bukan aplikasi itu malah tak bisa digunakan masyarakat.

“Sebenarnya dari program smart city ini bisa diketahui potensi pendapatan asli daerah berdasar data valid. Ini penting, misalkan kepemilikan tanah produktif, tentu bayar PBB tak sama dengan sebelumnya,” kata Sukhro.

Menurut dia, Banjarmasin adalah kota milik bersama, jangan sampai justru menjelma jadi MCK, macet, calap dan kumuh. “Bagi kami di DPRD Banjarmasin, untuk program pemerintah kota yang benar-benar urgen dan berdampak bagi masyarakat banyak, tentu kita siap kawal anggarannya,” pungkas Sukhro.(jejakrekam)

Penulis Iman Satria
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.