UNTUK mendukung penanggulangan bencana alam, Pemprov Kalsel melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 2022 nanti akan mengalokasikan dana untuk pembelian alat sistem peringatan dini bencana (early warning system) yang akan dipasang disejumlah titik rawan bencana.
HAL itu diungkapkan Kepala BPBD Kalsel, Mujiat, kepada wartawan usai mengikuti rapat pembahasan Raperda RPJMD Kalsel 2021–2026 di Komisi I DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (23/12/2021).
Menurutnya saat ini masih dilakukan pemetaan terhadap wilayah dan lokasi yang rentan bencana. Namun yang pasti, terdapat lima daerah yang akan dipasang alat pendeksi karena kerap dilanda bencana alam.
BACA : Putusan PTUN Banjarmasin Inkracht, Pemprov Kalsel Wajib Segera Pasang Alat EWS Banjir
Daerah tersebut seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Tanah Laut (Tala), Kab Banjar termasuk Kab Tapin, dan minimal ada 10 titik daerah rawan bencana di yang akan dipasang lagi sistem peringatan dini bencana.
“Kita akan lakukan pemetaan lebih dulu, titik-titik mana saja yang rawan bencana alam,” kata Mujiat.
Diapun mengapresiasi Komisi I DPRD Kalsel yang akan mengawal pendanaan di BPBD Kalsel yang selama ini disinyalir kurang memadai. Karena menurutnya terkait bencana ini anggarannya memang banyak yang tak terduga.
Tetapi minimal, jika memiliki anggaran yang bagus maka bisa menopang kegiatan yang lainnya.
Mujiat, menambahkan, ada tiga hal penting dan harus didorong yakni berkaitan dengan mitigasi, sosialisasi dan manajemen berbasis komunikasi.
BACA JUGA : Mana Suara Saiful Rasyid dan Rifqinizamy! Istana Negara Butuh Didemo DPRD HST
Kemudian, BPBD juga mempunyai rencana aksi yaitu adanya Pergub tentang menajemen berbasis komunikasi ini sebagai regulasi. Sehingga bisa mendorong kegiatan di masyarakat khususnya di daerah rawan bencana dan semua bisa terkomunikasi.
Menyikapi kondisi cuaca di Kalsel yang cukup ekstrim saat ini, lanjut Mujiat, BPBD juga telah berkoordinasi bahkan sudah membentuk desa tangguh bencana seperti di wilayah Tabalong dan Tanah Bumbu (Tanbu).
Kemudian melakukan normalisasi sungai seperti di Kab HST. “Ini bentuk kesiapsiagaan kita menghadapi bencana,” pungkasnya.(jejakrekam)