Foto: Istimewa
RATUSAN sopir angkutan batubara berencana menggelar aksi susulan menuntut dibukanya garis polisi di jalur hauling KM 101 Tapin. Unjuk rasa ini dilancarkan mengingat selama ini para pekerja angkutan sangat bergantung terhadap jalan tambang tersebut.
TRUBUS, perwakilan sopir angkutan batubara, menceritakan sudah beberapa kali digelar pertemuan dengan eksekutif dan legislatif di Tapin untuk membahas persoalan penutupan jalur hauling. Namun, pihaknya menilai hasil itu masih belum kunjung berpihak kepada para sopir.
Disampaikannya, unjuk rasa kali ini akan lebih besar dari sebelumnya dimana pihaknya juga berencana mengajak keluarga mereka untuk turun bersama menyampaikam aspirasi.
“Kami ini cuma rakyat kecil yang menggantungkan mencari rezeki di jalan hauling tersebut, kalau kami tak bekerja anak istri kami mau makan apa,” katanya. Rencanannya, mereka akan menggelar aksi menyampaikan aspirasi ke Gubernur dan Polda Kalsel.
BACA JUGA: DPRD Tapin Serahkan Persoalan Blokade Hauling KM 101 Ke Gubernur Kalsel
Hal senada disampaikan Sulaeman yang merupakan perwakilan sopir lainnya. Ia menyatakan sudah bingung dengan tak jelasnya nasib mereka. “Sudah bingung tidak tahu harus bagaimana lagi, mau kerja apa kami kalau begini terus bisa kelaparan anak istri kami,”ujarnya. Disampaikannya, dampak penutupan jalan hauling ini sudah sangat terasa bagi mereka para sopir.
Sementara itu, Salman Alfarisi (Gusdur) dari Forum LSM Hulu Sungai Selatan, menyatakan keprihatinnya atas nasib ribuan sopir angkutan jasa baturaba yang terdampak penutupan jalan hauling KM 101 Tapin.
BACA JUGA: Asosiasi Tongkang & Sopir Minta Persoalan Hukum Jalan Hauling Tapin Diselesaikan Di Pengadilan
Ia menyampaikan mereka para sopir yang terdampak penutupan jalan hauling ini merupakan warga Tapin dan Hulu Sungai Selatan. “Banyak kerabat kami para sopir yang terdampak, kami juga akan turut memback up mereka dalam menyampaikan aspirasi agar jalan hauling bisa segera dibuka,”ujarnya.
“Ini sudah terlalu lama mereka tak bekerja, pihak berwenang harusnya bisa lebih bijak memikirkan nasib mereka para sopir. AGM merupakan Objek Vital Nasional, Negara pasti mengalami kerugian, kalau soal hukum dua perusahaan yang bersengketa silahkan tetap berjalan di pengadilan tapi kami minta jalan hauling dibuka agar para sopir bisa bekerja,” tambahnya. (jejakrekam)