Husairi Abdi

KPK Ungkap Kongkalikong 8 Proyek PUPR HSU ala Maliki dan Bupati Abdul Wahid

0

BANYAK fakta diungkap tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang dua terdakwa penyuap Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara Maliki dan Bupati Abdul Wahid.

DUA terdakwa penyuap; Marhaini (Direktur CV Hanamas) dan Direktur CV Kalpataru Fachriadi alias Ahuk, hanya bisa menyimak persidangan melalui sidang virtual di Lapas Teluk Dalam, ketika empat saksi dihadirkan KPK di PN Tipikor Banjarmasin, Rabu (8/12/2021).

Usai Sekda Kabupateh HSU HM Taufik, giliran tiga saksi dikorek keterangan di atas sumpah di hadapan majelis hakim diketuai Jamser Simanjuntak. Tiga saksi itu adalah Kepala Seksi Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR HSU Hj Hairiyah bersama stafnya; Nofi Yanti, konsultan pengawas proyek rehabilitas irigasi Ratna Dewi Yanti dan

Koordinator tim JPU KPK, Budi Nugraha pun membeber adanya kongkalikong sedikitnya 8 proyek di Dinas PUPRP HSU. Semua pemenang pun sudah ditentukan Maliki yang kini tersangka dan ditahan KPK, atas petunjuk Bupati HSU noaktif Abdul Wahid.

BACA : Jadi Saksi, Ibu dan Adik Kandung Eks Plt Kadis PUPRP HSU Maliki Masuk Pusaran Kasus OTT KPK

Selain dua proyek digarap dua terdakwa masing-masing untuk Marhaini dijatah proyek rehabilitasi jaringan irigasi rawa (DIR) Kayakah (Amuntai Selatan) senilai Rp 2 miliar, dan Fachriadi dapat proyek DIR Banjang senilai Rp 1,59 miliar. Dua proyek ini bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) penugasan.

Nah, dari total 8 proyek bernilai Rp 6,7 miliar baik bersumber dari DAK dan APBD HSU tahun 2021- termasuk dua proyek tadi.

Ada lagi dua proyek bersumber DAK. Yakni, proyek DIR Garunggang (Keludan Kecil, Banjang) diberikan kepada H Odong senilai Rp 958 juta, proyek DIR Panyaungan dikasih ke H Samsuni sebesar Rp 453 juta lebih. Sedangkan, dari APBD HSU 2021 dibagi empat proyek masing-masing dijatah oleh Maliki dengan ketentuan komitmen fee 15 persen, di antaranya 10 persen untuk Bupati Abdul Wahid.

BACA JUGA : Lengkapi Berkas Perkara, Istri Bupati Wahid dan Ketua DPRD HSU Turut Diperiksa KPK

Proyek SDA Dinas PUPRP HSU itu adalah normalisasi Sungai Desa Tapus Dalam (Alabio/Sungai Pandan) senilai Rp 559 juta diberi ke H Sulai. Lalu, pembuatan lining saluran dan pintu air Desa Rantau Kurau Hilir untuk H Uluf senilai Rp 391 juta lebih.

Dua proyek lainnya; pembuatan lining saluran Desa Rantau Kurau Raya (Alabio/Sungai Pandan) dimenangkan H Arul senilai Rp 391 juta lebih, dan terakhir dengan nilai sama untuk proyek pembuatan lining saluran Desa Tambalangan Kecil (Sungai Pandan/Alabio) buat Amid.

Tak mengherankan saat data itu dibuka jaksa KPK, Hairiyah mafhum. Bahkan, saat dikonfrontir keterangan dengan Sekda HSU HM Taufik hingga mengenal sang atasannya, Maliki yang mengatur pemenang tender proyek.

BACA JUGA : Jadi Tersangka KPK, Bupati HSU Ditengarai Terima Fee Belasan Miliar Sejak 2019

Hairiyah pun mengatakan kenal dengan dua terdakwa Marhaini dan Fachriadi alias Ahuk sebagai pelaksana pekerjaan proyek SDA di Dinas PUPRP HSU.

“Untuk pengguna anggaran langsung ditangani Pak Maliki. Saya hanya pejabat pembuat komitmen (PPK). Memang, semua proyek itu berasal dari Musrebang dan berlanjut ke DPRD HSU, hingga keluar daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA),” beber Hairiyah.

BACA JUGA : Bergaji Rp 6 Juta per Bulan, Sekda HSU Akui Uang Rp 100 Juta Disita KPK dari Kediamannya

Menurut Hairiyah, untuk proyek DAD sebesar Rp 5 miliar pada 2021 terdiri dari dua paket fisik dan dua paket untuk konsultan. Termasuk, proyek Banjang dan Kayakah diakui Hairiyah merupakan permintaan Bupati Abdul Wahid untuk menentukan pemenangnya melalui Maliki.

“Ini bukti tulisan tangan Maliki yang mengatur para pemenang tender proyek SDA di Dinas PUPRP HSU,” beber Budi Nugraha, jaksa KPK.(jejakrekam)

Penulis Asyikin
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.