Gubernur Sahbirin Ungkap Belanja Barang dan Jasa Kalsel Capai Rp 1,2 Triliun
GUBERNUR Sahbirin Noor mengungkap tiap tahun anggaran belanja barang dan jasa mencapai angka triliunan rupiah di Pemprov Kalimantan Selatan.
DATA itu diurai Gubernur Kalsel saat membuka Seminar Nasional Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (2/12/2021).
“Kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) cukup besar menggunakan keuangan negara. Di lingkungan Pemprov Kalsel saja, hingga November 2021, realisasi belanja PBJ mencapai Rp 1,2 Triliun,” kata Paman Birin, sapaan akrabnya.
Menurut dia, PBJ dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Hampir seluruh kegiatan pemerintah seperti membangun infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, peningkatan pelayanan dan sektor lain akan bersentuhan dengan PBJ.
“Karenanya, PBJ pemerintah perlu sistem manajemen yang mumpuni, kelembagaan yang kuat, termasuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pejabat fungsional di dalamnya,” papar Paman Birin.
BACA : KPK Deteksi Modus Korupsi Paling Rawan di Pengadaan Barang dan Jasa Pemda
Dia mengungkapkan Pemprov Kalsel terus berupaya melakukan transformasi ke arah digitalisasi dalam PBJ. Salah satunya, meluncurkan aplikasi “SI BEKANTANS” pada 16 November 2021 lalu. Aplikasi ini merupakan implementasi program belanja langsung pengadaan dan per hari ini nilai transaksi sudah mencapai Rp 1,2 miliar.
Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari turut hadir menyampaikan prinsip dan etika PBJ, titik rawan PBJ, kasus seputar PBJ dan pejabat pembuat komitmen (PPK).
“Sebagai aparat pengawas intern pemerintahan (APIP) tidak ada lagi paradigma menjadi watchdog namun lebih kepada trusted advisor bagi kementerian/lembaga maupun pemda,” ucap Agustina.
BACA JUGA : Aliran Fee Mengalir ke Maliki dan Bupati HSU Abdul Wahid, Dua Penyuap Didakwa Pasal Berlapis
Dia menyatakan saat ini, konsen BPKP adalah pemulihan kerugian keuangan negara. Menurut Agustina, jika memang yang paling terakhir harus dilakukan dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara adalah dengan litigasi hukum pidana.
“Maka mau tidak mau itu yang ditempuh. Tetapi, sebagai APIP, kami juga melakukan upaya preventif dan upaya detektif korektif,” ujar Agustina.
Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Emin Adhy Muhaemin, turut angkat suara. Emin menjelaskan secara umum terkait penguatan sistem dan aplikasi, digitalisasi serta integrasi data sebagai upaya proses pencegahan korupsi.
BACA JUGA : Dampak Korupsi, Pelakunya Rugi Dunia dan Akhirat
Terakhir, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementeriaan PUPR Yudha Mediawan memaparkan lima hal. Yakni, transformasi kelembagaan PBJ di Kementerian PUPR, pencegahan penyimpangan PBJ, penindakan penyimpangan PBJ, sistem informasi pendukung PBJ dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia PBJ.
Dalam seminar itu, turut hadir Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Gubernur Jawa Timur
Turut Hadir pada saat kegiatan yaitu Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, pejabat yang mewakili Gubernur Jateng, bupati/walikota se-Kalsel, Forkompinda, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, para inspetur dan kepala UKPBJ.(jejakrekam)
Pencarian populer:Kepala kuat hk