PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan sepakat atas saran dan masukan dari Fraksi-Fraksi DPRD yang menginginkan adanya optimalisasi pencapaian penerimaan pendapatan daerah dalam RAPBD Kalsel Tahun Anggaran 2022.
HAL itu disampaikan langsung Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, menjawab Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan, dalam Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalsel H Supian HK di Banjarmasin, Kamis (11/11/2021).
“Kami sepakat dengan saran dan masukan tersebut, karena potensi daerah kita untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbuka lebar, seperti dorongan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi positif pada PAD,” sebut H Sahbirin Noor.
Kemudian lanjutnya, konsistensi penggalian potensi dan pengembangan manajemen pengelolaan pendapatan daerah, dilakukan dengan penguatan PAD, yaitu menciptakan derajat desentralisasi fiskal daerah minimal pada kategori sedang atau di atas 50 persen dari total pendapatan daerah.
Gubernur juga menyatakan sepakat dengan upaya peningkatan PAD melalui pengembangan berbasis elektronifikasi dan digitalisasi, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengawasan secara seksama pada sektor pendapatan daerah.
“Kita juga fokus pada optimalisasi sumber-sumber PAD pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil,” kata gubernur.
Hal ini sambungnya. merupakan perhatian dan fokus bersama, seiring dengan pulihnya kesehatan, sosial dan bangkitnya perekonomian, maka penggalian potensi pendapatan daerah diupayakan semaksimal mungkin dengan tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Pada poin kedua, gubernur menyampaikan, belanja daerah juga sama penting untuk dicermati bersama, antara eksekutif dan legislatif. Karena dalam belanja, kita selalu memperhatikan penyelenggaraan urusan wajib demi memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, karena terus berupaya memastikan terlayaninya pendidikan, kesehatan, UMKM, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang akurat.
Orientasi pada pencapaian hasil, dari input yang direncanakan secara terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ini menjadi pedoman kami dalam pelaksanan belanja pada APBD Tahun Anggaran 2022.
“Fokus pembangunan untuk RKPD 2022 yaitu kesehatan, pendidikan dan keterampilan, UMKM, investasi, hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata serta penangan banjir dan Covid-19,” sebut gubernur.
Juga disampaikan, ada tiga program prioritas mengenai UMKM Pemerintah Provinsi Kalsel, yaitu program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM), program pengembangan UMKM dan program penempatan tenaga kerja.
Dengan program tersebut target di tahun 2022 usaha mikro kecil naik kelas 0,25 persen dan pencari kerja mendapatkan pekerjaan 30 persen.
Kemudian, dalam pelaksanaan APBD, senantiasa memperhatikan anggaran berimbang untuk mendukung kinerja pemerintahan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, karena dalam belanja daerah, selalu memperhatikan efisiensi keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pemprov juga mengharapkan pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 ini dapat melakukan pemulihan ekonomi, khususnya berkaitan dengan dampak Covid-19, seperti penanganan kemiskinan, pengangguran dan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) dengan program-program prioritas sesuai dengan RKPD Tahun 2022.
Dengan berbagai pemandangan fraksi-fraksi di DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2022, kali ini yang telah disampaikan dan ditanggapi pada hari ini, kiranya dapat melahirkan APBD Tahun 2022 yang mampu menjawab berbagai persoalan daerah di Kalsel.
Karena itu mengharapkan, APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2022, mampu mempercepat pemulihan ekonomi, kesehatan dan kehidupan sosial yang terdampak cukup besar di masa pandemi ini dan juga menginginkan agar APBD Tahun Anggaran 2022 mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Insya Allah harapan-harapan itu bisa kita wujudkan dengan kebersamaan, saling sinergi dan kolaborasi yang telah terangkai dengan baik dalam pembahasan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2022,” pungkas gubernur.
Sebelumnya, rapat paripurna pagi itu juga berisi agenda penjelasan pimpinan komisi I dan komisi II DPRD atas Raperda tentang, Kerjasama Antar Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Kemudian, Pengambilan Keputusan DPRD Provinsi Kalsel terhadap Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prov. Kalsel Tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah.(jejakrekam)