Suara Rakyat Bisa Terjaga, Perlu Pengawasan Ketat Rekrutmen Timsel, KPU dan Bawaslu
PERNAH menjadi kontestan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 lalu di Kalimantan Selatan, Berry Nahdian Forqan dan Abdul Haris Makkie pun berbagi pengalaman.
DALAM diskusi buku berjudul Hukum Kepemiluan dan Format Sistem Kepartaian karya pakar hukum tata negara Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Mohammad Effendy helatan LK3 Banjarmasin, di Rumah Alam Sungai Andai, Banjarmasin, Sabtu (6/11/2021), terungkap banyak fakta.
Mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Berry Nahdian Forqan memapakarkan konteks demokrasi saat ini memiliki ketimpangan yang terstruktur, bahkan massif.
Dia menjelaskan, langkah mobilisasi kelompok menengah juga perlu didorong agar secara sistem demokrasi berjalan dalam menyuarakan aspirasi kalangan bawah, yaitu rakyat.
“Kelompok menengah itu mampu mengawal kembali suara-suara kalangan ke bawah, dan kemudian suara mereka juga terdengar,” kata Ketua DPC PDIP HST itu.
BACA : Dianggarkan Secara Bertahap, Dana Pilkada Kalsel 2024 Disiapkan Rp 400 Miliar
Sekretaris PWNU Kalsel ini pun mengatakan kontestasi pada 2024 mendatang dengan tiga agenda penting; pemilihan calon legislatif (pileg), pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), maka harus melalui berbagai tahapan.
“Ini agar pengawasan agar suara rakyat terjaga dengan baik. Mulai pemilihan tim seleksi (timsel) yang akan memilih calon penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu, mesti memantau perkembangan dan mengawasi kerja-kerja yang berwenang tersebut,” ucap Berry.
“Hal itu, supaya kita tidak ikut di hilirnya saja. Kita malah cuma ikut tandingnya aja, padahal mereka sudah bersusun terkait Timsel, Bawaslu, KPU, BPK, yang takutnya mereka kuasa semua,” kata Berry.
Begitu pula, Haris Makkie. Mantan calon Walikota Banjarmasin ini juga menyoroti pada takaran hukum di politiknya, serta langkah penerimaan atau rekrutmen di sektor Bawaslu dan KPU terkait.
BACA JUGA : Pakar Hukum Administrasi ULM Sebut Pilkada Langsung Sita Waktu dan Berbiaya Besar
Mantan Sekdaprov Kalsel ini juga menyinggung ihwal etika berpolitik yang seharusnya memiliki integritas terhadap masyarakat.
“Kita harus memiliki integritas, sehingga kita tidak larut dalam persoalan-persoalan politik yang menghancurkan kita sendiri,” ujar Haris.
Langkah merekrut para calon partai, dinilai Haris juga harus diukur dari segi kapasitas atau rekam jejak sebelumnya yang menduduki sesuatu. Lantas bagaimana para elite partai politik menempatkan sang kandidat tersebut.
“Partai politik seharusnya memantau sepak terjang orang yang akan dicalonkannya itu,” tandas Haris.(jejakrekam)