Foto : Humas DPRD Kalsel
KOMISI II DPRD Klasel melakukan audensi dengan Koordinator Wilayah Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Kalsel terkait permasalahan tata niaga telur konsumtif, Kamis (04/11/2021).
M RAUF, Perwakilan PINSAR mengatakan keinginannya melakukan audensi mencoba mengadukan nasib dari para peternak telur yang ada di Kalsel. Tidak hanya masalah yang terkait karantina distribusi masuknya telur ke Kalsel, juga sempat anjloknya harga telur membuat sebagian peternak telur mengalami kerugian.
“Banyak hal permasalahan yang dialami kawan-kawan PINSAR, utamanya adalah terkait dengan telur yang masuk ke kalsel dari Pulau jawa. Perlu ada ijin masuk atau tidak? tanya Rauf.
Jaminan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok salah satunya telur, bagaimana dapat menjaga keterjangkauan harga tingkat konsumen agar tidak terlalu tinggi namun tidak lupa untuk melindungi pendapatan produsen.
“PINSAR berharap perlu ada aturan yang dapat mengendalikan jumlah telur konsumtif yang masuk ke kalsel,” harapnya.
BACA : Bagi-bagi Sembako Jokowi di Pasar Baru, Sejumlah Warga Protes Tak Kebagian Jatah
Audensi yang di pimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo berharap ada tindak lanjut dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel.
“Kita akan mendorong dan merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perkebunan & Peternakan untuk segera melaksanakan konsultasi kepada Kementerian terkait (Kementerian Pertanian Cq. Ditjen Peternakan Kesehatan Hewan) untuk memperjelas lebih lanjut persyaratan ijin masukan untuk telur konsumtif, apakah memang diwajibkan bagi seluruh daerah asal yang akan memasukan produknya atau hanya dalam situasi dan kondisi tertentu saja ijin masukan tersebut dapat menjadi sebuah persyaratan,” jelas politisi PDIP tersebut.
BACA JUGA : Daya Beli Masyarakat Membaik, Pasar Konveksi di Banjarmasin Mulai Menggeliat
Audensi juga dihadiri dari Dinas Perdagangan Kalsel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Prov. Kalsel, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin, Perum Bulog Devisi Regional Prov. Kalsel serta Organisasi Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia.(jejakrekam)