Husairi Abdi

Gelar Aksi di BPK RI Kalsel dan Kejari Banjarbaru, Ini Permintaan KAKI Kalsel

0

PULUHAN massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel menyambangi BPK RI Perwakilan Kalsel dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Senin (1/11/2021).

ADAPUN kedatangan mereka ini untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang harus diusut oleh para penegak hukum. Di BPK RI Perwakilan Kalsel, massa LSM KAKI mendesak agar BPK RI Kalsel melakukan audit terhadap penggunaan dana penanggulangan covid-19 yang dananya sangat fantastis.

“Di masa pendemi Covid 19, pemerintah sudah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk penanggulangan wabah covid 19 sejak PSPB dan PPKM dimana jumlahnya ratusan miliar,” ucap Ketua KAKI Kalsel, HA Husaini.

BACA : KPK Cekal Bupati HSU Ke Luar Negeri, KAKI Nilai Ada Kemajuan Penyidikan Kasus OTT

Menurut pria yang kerap menyampaikan aksi di Lembaga KPK Jakarta ini, dari informasi yang beredar di masyarakat banyak sekali dugaan dana penanggulangan covid-19 yang tak transparan dan diduga telah diselewengkan.

Sebagai contoh, ucap Husaini dana penanggulanangan covid-19 di Kabupaten HSU yang nilainya mencapai Rp 200 miliar. Anggaran tersebut, lanjutnya tidak sebanding dengan jumlah pasien dan juga masyarakat yang terdampak.

Massa dari LSM KAKI saat menggelar aksi di depan Kantor Perwakilan BPK RI Kalsel

“Oleh karena itu kami minta pihak BPK RI Perwakilan Kalsel melalukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana penanggulangan covid-19 tersebut. Dan jika ada temuan segera laporkan kepada penegak hukum,” tegasnya.

Tak hanya di Kabupaten HSU, LSM KAKI ucap Husaini juga meminta BPK RI melakukan audit terhadap dana covid yang sudah digelontorkan oleh Pemkot Banjarmasin .

“Bagaimanapun juga kita tetap mengapresiasi tindakan pemerintah dalam penanggulangan covid, namun uang yang sudah digelontorkan juga harus ada pertanggungjawabannya,” tegas Husaini.

BACA JUGA :  Gelar Aksi di KPK, LSM KAKI Minta Bupati Wahid Segera Ditetapkan Menjadi Tersangka

Terkait aksi LSM KAKI, Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Kalsel Aan Hayatullah mengatakan siap melakukan pemeriksaan dan audit dana covid-19. “Kami akan lihat dulu apakah dana Covid untuk wilayah HSU dan Pemkot Banjarmasin masuk wilayah kami. Intinya kami sebagai pelayan masyarakat dan BPK sesuai dengan kewenangannya siap untuk melakukan audit pemeriksaan,” tegasnya.

Setelah menggelar aksi di BPK RI Kalsel, massa KAKI Kalsel bergerak ke Kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan diterima oleh Kasie Intel dan Kasie Pidsus Kejari Banjarbaru . Dalam orasinya, HA Husaini menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi kasus KONI yang mengendap di Kejaksan Negeri Banjarbaru.

“Sejak 2019 sampai sekarang tak ada kejelasnya. Bahkan diduga ada oknum Kejari Banjarbaru yang “masuk angin”. karena itulah kami mendesak segera tuntaskan kasus tersebut agar ada ketetapan hukum,” jelasnya.

 Selain kasus KONI yang tak kunjung ditangani, LSM KAKI juga meyampaikan kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan IPAD yang saat ini naik ke penyelidikan.  “Segera tetapkan tersangka.  Jangan pandang bulu dalam menegakkan hukum,” jelas HA Husaini.

Terkait aksi LSM KAKI Kalsel, Kasie Pidsus Kejari Banjarbaru, Yandi Primananda mengatakan untuk dana KONI pihaknya siap untuk meneruskan ke Pengadilan. Pihaknya, ucap dia tetap bekerja mengusut kasus ini.

“Kami memawakili dari Kejari Banjarbaru yang sedang berada diluar daerah .saran dari pimpinan bahwa aspirasi dari KAKI Kalsel terkait dana KONI tetap naik kemeja hijau hanya kami terkendala dalam perhitungan jumlah kerugian negara yang saat ini masih dihitung oleh BPK RI wilayah Kalsel karena kerugian negara dihitung oleh auditor BPK subdirektorat investigasi di Jakarta,” jelasnya.

Sedangkan  untuk kasus pengadaan IPAD kita sudah menaikan ke penyidikan dan akan gelar perkara. “Kami pastikan kasus IPAD lanjut,” pungkasnya saat didampingi oleh Kasie Intel Kejari Banjarbaru.(jejakrekam)

Penulis Riza
Editor Fahriza

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.