Sikapi Peringatan Banjir BMKG, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Desak Pemkot Segera Bersiap
PRAKIRAWAN BMKG Jakarta merilis adanya potensi hujan lebat yang akan berdampak memicu banjir/bandang di wilayah Kalimantan Selatan. Laporan itu dibuat pada 31 Oktober 2021.
DILANSIR dari laman www.bmkg.go.id, diinformasikan potensi dampak hujan lebat menyebabkan banjir itu berlaku pada 1 November 2021 pukul 07.00 WIB (pukul 08.00 Wita) hingga 2 November 2021 pukul 07.00 WIB (pukul O8.00 Wita).
Untuk itu, BMKG memperingatkan agar kawasan Barito Kuala, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar untuk siaga. Sedangkan, untuk Kabupaten Tapin diminta untuk waspada.
Secara detail, jika mengklik laman signature.bmkg.go.id, lebih rinci daerah Barito Kuala mencakup Anjir Muara, Mekar Sari, Tamban, Alalak, Mandastana, Jejangkit. Sedangkan, di ibukota Kalsel mencakup lima kecamatan; Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara.
Khusus Kabupaten Banjar; Aluh – Aluh, Tatah Makmur, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Gambut, Martapura Barat, Simpang Empat, Beruntung Baru. Sedangkan, untuk Kota Banjarbaru; Liang Anggang dan Landasan Ulin.
BACA : Putusan PTUN Banjarmasin Inkracht, Pemprov Kalsel Wajib Segera Pasang Alat EWS Banjir
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin HM Yamin pun langsung merespon dari data rilisan BKMG Jakarta. Menurut dia, tidak ada salahnya jika Pemkot Banjarmasin mengambil langkah waspada dengan tingginya curah hujan belakangan, apalagi disertai angin kencang.
“Kejadian banjir pada Januari 2021 lalu harus pelajaran berharga bagi Banjarmasin. Sebab, ketika itu luasan wilayah terdampak banjir hampir merata di Banjarmasin, terutama terparah di wilayah selatan, utara dan timur, sebagian barat,” kata Yamin kepada jejakrekam.com, Minggu (31/10/2021).
Menurut dia, persoalan normalisasi sungai kemudian pembenahan saluran drainase harusnya menjadi atensi dari Pemkot Banjarmasin, terkhusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Ambil contoh, banyak saluran drainase di kawasan Jalan Sutoyo S itu tertutup. Hujan sebentar saja, sudah banjir. Fakta di lapangan, ketika curah hujan tinggi dengan durasi lama, sudah merendam beberapa kawasan,” kata Yamin.
BACA JUGA : Diguyur Hujan Lebat, Drainase Tak Beres, Banjarmasin ‘Banjir’ Lagi
Legislator Gerindra ini mengaku mendapat informasi dari Bidang Sungai Dinas PUPR Banjarmasin yang menyebut ada beberapa kawasan jalan protokol masuk kewenangan Pemprov Kalsel atau Kementerian PUPR dengan perwakilan balai besarnya di Kalsel.
“Bukan lagi soal kewenangan, tapi harusnya bisa disinergikan karena dampak banjir itu tidak lagi mengenal teritorial atau kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kami melihat langkah untuk membenahi saluran drainase di Banjarmasin terkesan lambat,” sindir Yamin.
Ketua DPC Partai Gerindra Banjarmasin ini mengatakan mendukung program normalisasi Sungai A Yani dan Sungai Veteran. Namun, kata Yamin, masalah yang dihadapi hampir merata, karena kondisi anak sungai di Banjarmasin justru makin parah.
BACA JUGA : Bersiap Hadapi Ancaman Banjir Jilid II, Pemkot Banjarmasin Minta Peran Aktif Warga
Yamin menyebut ada yang sudah mati, makin dangkal hingga tergerus akibat pemukiman penduduk di bantaran sungai. Menurut dia, banyak peraturan daerah yang bisa dijadikan dasar bagi pemerintah kota untuk mengambil langkah tegas dalam menindak bangunan yang melanggar apalagi sampai menutup aliran sungai.
Berikutnya, Yamin pun berharap agar di tataran pemerintahan kecamatan, kelurahan hingga RT juga bisa menggaungkan kesadaran bersama untuk menjaga keberadaan sungai, terutama anak-anak sungai yang mengalir ke Sungai Martapura dan Sungai Barito.
“Model gotong royong dengan keterbatasan dana yang dimiliki Pemkot Banjarmasin bisa jadi solusi. Jika nanti banjir lagi, yang terdampak semua orang. Ini sudah kita rasakan sewaktu banjir pada awal tahun 2021 lalu,” pungkas Yamin.(jejakrekam)