Gegara Komentar Dirjen Bina Marga, Rosehan : Ngawur Omongannya, Diganti Saja

0

PERNYATAAN Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian bahwa jembatan berdana jumbo seperti Jembatan Sei Alalak adalah ‘terakhir’ yang dibiayai pemerintah pusat era Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kalimantan Selatan.

ALASAN politis pejabat pemerintah pusat ini adalah karena di Indonesia akan berganti pucuk pemerintahan, berdasar hasil Pilpres 2024 nanti.  

Ketakutan proyek bakal mangkrak karena sang penguasa berubah di negeri ini mengundang reaksi keras dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, HM Rosehan Noor Bachri.

“Sebagai warga Kalsel, saya menyesalkan pernyataan seorang dirjen di Kementerian PUPR. Sepatutnya, kue pembangunan nasional itu dibagi merata. Apalagi, Kalsel merupakan penyumbang devisa negara dari sumber daya alamnya yang dikeruk. Sepatutnya, Kalsel mendapat porsi cukup besar dari kue pembangunan itu,” kata mantan Wakil Gubernur Kalsel ini kepada jejakrekam.com, Kamis (21/10/2021).

Dia mencontohkan seorang Erick Tohir yang kini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bermodal mengeruk batubara lewat bendera PT Adaro Indonesia bisa membeli klub sepakbola mahal asal Italia, Inter Milan pada 2013.

Saat itu, mantan petinggi Persib Bandung itu dikabarkan pernah menggelontorkan dana segede 480 juta dolar AS, demi bisa menguasai 70 persen saham I Nerazzurri yang sebelumnya dimiliki Massimo Moratti.

“Kekayaan Erick Tohir hingga bisa membeli Inter Milan karena berusaha di Kalsel dengan mengelola PT Adaro Indonesia,” sebut Rosehan.

BACA : Telan Dana Jumbo, Dirjen Bina Marga Sebut Tak Ada Lagi Proyek Jembatan Besar Di Kalsel

Ia menegaskan kehadiran Jembatan Sei Alalak di Kalsel memang patut dibanggakan. Apalagi, megaproyek tergolong prestius karena menelan dana Rp 278 miliar lebih.

“Sebenarnya, bagi saya, tidak ada bedanya dengan Jembatan Layang (Flyover) Gatot Subroto. Nah, kalau dibilang melengkung, Flyover Gatot Subroto di atas Jalan Achmad Yani Banjarmasin juga sama. Cuma bedanya, Jembatan Sei Alalak ini membentang di atas Sungai Alalak, itu nilai historisnya,” beber Rosehan.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian saat menjelaskan Jembatan Sei Alalak kepada Presdien Jokowi. (Foto Iman Satria)

Sebagai politisi DPRD Kalsel, Rosehan pun suarakan protesnya dengan pernyataan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahardian. “Sekelas seorang dirjen sepatutnya tak boleh ngomong seperti itu. Itu pernyataan terlalu tendesius, seolah-olah proyek besar tidak boleh lagi masuk ke Kalsel,” cetus Rosehan.

BACA JUGA : Tahan Gempa Dan Bertahan 100 Tahun, Jembatan Sei Alalak Diresmikan Jokowi

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalsel ini meminta agar pejabat pusat harusnya lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi kondisi daerah, terkhusus Kalsel sebagai provinsi penyumbang devisa negara. Ia mengatakan jika pernyataan itu dicerna, maka nasib Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan daratan Kalimantan (Batulicin, Tanah Bumbu) dengan Kotabaru bisa terkendala.

“Begitu pula di Kalsel, ada proyek jalan tol yang menghubungkan Banjarbaru-Kabupaten Banjar dengan Batulicin. Ini tentu butuh dukungan pemerintah pusat. Jangan bicara seolah-olah dia punya kuasa pengatur keuangan (negara),” cetus Rosehan.

Ia pun mengajak para wakil rakyat asal Kalsel yang duduk di DPR dan DPD RI kompak menyuarakan program pembangunan di Banua. Rosehan pun berharap wakil rakyat Banua bisa duduk di komisi pembangunan dan infrastruktur, tepatnya Komisi V DPR RI di Senayan Jakarta.

“Dari kader parpol mana pun, asal dia wakil rakyat dari Kalsel harus bisa bersuara lantang di pusat,” ujar Rosehan.

BACA JUGA : Pembangunan Jembatan Pulau Laut Dilanjutkan, Tol Batulicin-Penajam Disiapkan

Mantan Ketua DPW PKB Kalsel yang sedari awal bersuara vokal sejak ketidakjelasan peresmian Jembatan Sei Alalak ketika rampung pada September 2021, lagi-lagi mengeritik pernyataan sang dirjen.

“Aneh, Jembatan Sei Alalak yang dibanggakan tahan gempa dan bisa bertahan 100 tahun, masih membatasi tonase (angkutan). Saya menilai seorang yang levelnya hanya dirjen terlalu kecil untuk menyuarakan pembatasan anggaran (pembangunan) di Kalsel,” sindir Rosehan.

Dia pun mengajak agar Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (Paman Birin) hingga bupati dan walikota di Kalsel bekerjasama dengan DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Kalsel untuk meminta kue pembangunan ke pemerintah pusat.

BACA JUGA : Fraksi Nasdem DPR RI Diminta Golkan Anggaran Jembatan Pulau Laut

“Selain Sulawesi dan Sumatera, Kalsel lagi-lagi adalah penyumbang terbesar bagi negara dari sumber daya alamnya. Saya harus berbicara keras, agar tiga tahun terakhir ini, Paman Birin dan kita seluruhnya bisa segera melanjutkan dan menuntaskan pembangunan Jembatan Pulau Laut dan jalan tol Banjar-Batulicin. Jika perlu kita suarakan agar Dirjen Bina Marga ini diganti. Ngawur omongannya,” pungkas Rosehan.(jejakrekam)

Pencarian populer:Jalan Tol banjarbaru-batulicin Jalan Tol banjarbaru-batulicin
Penulis Asyikin
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.