PERLAHAN tapi pasti, kini kawasan Teluk Kelayan terus dibenahi. Dikucurkan dana sekitar Rp 40 miliar, kini bentuk fisik Kampung Baiman Teluk Kelayan sudah terasa.
AKTIVITAS pengerjaan siring dan titian slab beton, pekerjaan jaringan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan 260 sambungan rumah, pekerjaan drainase, sculputre jukung tambang, lapangan outdoor futsal mini, pekerjaan ruang terbuka publik (RTP) dan pekerjaan fitness outdoor, terus digeber.
Kampung Baiman Teluk Kelayan, begitu diberi nama merupakan kolaborasi Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan lewat dampingan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) telah mengubah kawasan RK3 Teluk Kelayan Banjarmasin.
Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini mengatakan keberhasilan untuk mengubah wajah slum area di Teluk Kelayan bisa menjadi contoh penataan serupa.
“Ya, memang berdasar data yang ada, kawasan kumuh di Banjarmasin tersisa 390 hektare setelah revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW). Ini harus segera dituntaskan, karena kawasan kumuh di kota ini memang tersebar di lima kecamatan, tak hanya terfokus di wilayah selatan dan utara saja,” kata Isnaini kepada jejakrekam.com, Selasa (19/10/2021).
BACA : Dilengkapi Gazebo dan Taman Bermain, Wajah Teluk Kelayan Kini Kian Menawan
Legislator Gerindra DPRD Banjarmasin ini membeberkan dalam APBD Perubahan 2021 juga telah ditambah untuk belanja modal tanah dari awalnya Rp 27,2 miliar menjadi Rp 69 miliar atau bertambah Rp 41,7 miliar lebih.
“Model pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) seperti di Teluk Kelayan bisa menjadi contoh untuk dikembangkan di kawasan lain. Seperti lahan yang telah dihibahkan Kementerian Pertanian di bekas lahan Karantina Pertanian di Pelambuan bisa segera dibangun rusunawa,” kata Isnaini.
Menurut dia, pembangunan rusunawa selain mengangkat derajat warga Banjarmasin guna mendapat hak rumah layak huni dan sesuai standar kesehatan juga di sisi lain bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah.
“Inilah mengapa kami mendesak agar Pemkot Banjarmasin bisa mensinergikan program pengentasan kawasan kumuh dengan Pemprov Kalsel dan pemerintah pusat. Contoh keberhasilannya adalah di kawasan Teluk Kelayan. Kini sudah berubah sangat drastis dibanding ketika banyak pemukiman warga di bantaran sungai,” beber Isnaini.
BACA JUGA : Sulap Kawasan Kumuh, Model Rusunawa Tepat Kurangi Kepadatan Bangunan di Banjarmasin
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Banjarmasin, Ahmad Fanani Saifuddin menyebut kini kawasan kumuh di kota bertambah menjadi 390 hektar usai revisi RTRW. Ini mengacu pada surat keputusan (SK) pengelolaan kawasan kumuh 2015-2020 tetap sekitar 35 hektare. Namun, begitu RTRW berubah terdapat perluasan kawasan kumuh. Makanya, Disperkim akan segera menginventarisir kembali, apalagi Perda RTRW Banjarmasin tahun 2021-2041 telah disahkan menjadi produk hukum.
Target Disperkim Banjarmasin adalah penanganan kawasan kumuh untuk lima tahun ke depan masuk dalam program kota tanpa permukiman kumuh (Kotaku).
Ada tujuh indikator penentuan kawasan kumuh. Yakni, adanya ketidakteraturan bangunan, jalan lingkungan yang buruk, tidak ada drainase, sampah, pengelolaan air limbah, air bersih, dan proteksi kebakaran.
BACA JUGA : Camat dan Lurah Dikumpulkan, Disperkim Godok Penuntasan Kawasan Kumuh di Banjarmasin
Dari pantauan jejakrekam.com, kawasan Teluk Kelayan pun kini jauh berbeda dengan pemandangan sebelumnya. Bahkan di kawasan bekas Pasar Beras Muara Kelayan telah terbangun siring yang cantik.
Termasuk, 74 rumah tidak layak huni (RTLH) mulai dibangun melalui Program BSPS di kawasan RK 3 Teluk Kelayan. Ditarget, akhir tahun 2021, kawasan Teluk Kelayan akan menjadi destinasi baru model percontohan pengentasan kawasan kumuh di Banjarmasin.(jejakrekam)
Pencarian populer:Kampung baiman teluk kelayan,taluk kelayan