Kasus HIV AIDS Tertinggi di Banjarmasin, Ibnu Sina: Segera Dikoordinasikan Dinas Terkait

0

KOALISI Peduli HIV AIDS Kalimantan Selatan mengadakan audiensi dengan Walikota Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, terkait penyampaian policy brief dengan judul Kasus HIV AIDS Kota Banjarmasin Tinggi, Terabaikan Selama Pandemi Covid-19.

PERWAKILAN dari Koalisi HIV AIDS Kalsel, Faizah menyampaikan bahwa dari total kasus di Kalimantan Selatan sebanyak 3319 per 30 Agustus 2021, dan Kota Banjarmasin menempati posisi tertinggi yaitu 2514 kasus.

“Dengan data kasus tersebut, sudah saatnya pemerintah, organisasi atau komunitas, serta masyarakat sipil saling berbagi peran dalam menekan angka kasus penularan dan pencegahan,” ucap Faizah kepada jejakrekam.com, pada Senin (4/10/2021).

BACA: Koalisi Peduli HIV/AIDS Kalsel Gelar Workshop Rencana Kerja Advokasi Pendanaan Domestik Di Banjarmasin

Menurut Faizah, untuk menekan angka kasus tersebut, perlu adanya edukasi dan sosialisasi terkait HIV AIDS, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, baik Dinas Kesehatan maupun dinas terkait lainnya. “Dorongan ini demi menguatkan organisasi atau komunitas HIV AIDS di Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Faizah mengatakan, bahwa selama ini ada pembagian program-program dalam isu HIV AIDS, di antaranya adalah ranah pengobatan, penjangkauan/pendampingan, dan edukasi. “Untuk ranah pengobatan ditangani oleh pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi dan Kabupaten/Kota,” kata Faizah.

“Sementara itu, untuk ranah penjangkauan/pendampingan dan edukasi lebih banyak dilakukan oleh teman-teman organisasi atau komunitas yang bergerak di isu HIV AIDS,” sambungnya.

BACA JUGA: Penyakit HIV/AIDS : Islam Tawarkan Solusi Bukan Alternatif

Dalam melakukan aktivitas penjangkauan atau pendampingan, pihaknya melakukan aktivitas terkait edukasi dalam naungan organisasi, serta komunitas ini didanai oleh donatur asing.

“Akan tetapi, pendanaan ini akan berakhir pada tahun 2023. Hal ini menjadi perhatian Koalisi HIV AIDS Kalimantan Selatan, karena mengingat bahwa aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan harus tetap berjalan. Sehingga salah satu tujuan audiensi ini, adalah untuk memperoleh komitmen dari pemerintah daerah terkait alokasi dana yang selama ini hanya di ranah pengobatan saja,” tegasnya.

Menurutnya, itu saja tidak cukup. Karena, harapan Fauzah bersama Koalisi HIV AIDS terkait alokasi dana juga harus mencakup semua ranah program, baik itu penjangkauan serta pendampingan dan edukasi.

Dalam menanggapi hal tersebut, Ibnu Sina, Walikota Kota Banjarmasin merespon dengan serius data-data dan penyampaian dari Koalisi HIV AIDS Kalsel. Ia mengatakan, pihak Pemkot Banjarmasin akan mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang tertuang dalam Policy Brief tersebut kepada dinas-dinas terkait.

“Terima kasih kepada teman-teman Koalisi HIV AIDS Kalsel karena sudah membantu kerja-kerja pemerintah,” ungkapnya dengan bangga.

Ia mengapresiasi kerja-kerja sosial yang selama ini dilakukan oleh organisasi/komunitas dan masyarakat sipil yang peduli terhadap kasus HIV AIDS di Kota Banjarmasin.

Audiensi yang berlangsung selama kurang lebih 45 menit itu dihadiri oleh 6 orang perwakilan organisasi/komunitas dan individu yang tergabung di Koalisi Peduli HIV AIDS Kalimantan Selatan, yaitu Anggota Koalisi Peduli HIV AIDS Kalsel adalah KP Borneo Plus, Narasi Perempuan, OPSI, IPPI, LKKNU, KDS Banjar Plus, IWATALA, ASA Borneo, dan mahasiswa.(jejakrekam)

Pencarian populer:kasus hiv di banjarmasin
Penulis M Rahim Arza
Editor Ahmad Riyadi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.