JANGAN tebang pilih dalam penegakan hukum. Hal tersebut disampaikan Ketua LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel terkait dengan kasus dugaan suap di Dinas PUPRP HSU beberapa waktu lalu yang kini ditangani Lembaga KPK.
“SAYA membaca dari sejumlah media online cukup banyak pihak yang telah dimintai keterangan oleh KPK terkait kasus ini. Bahkan salah satunya adalah pejabat di lingkup Kejaksaan Tinggi Kalsel yang turut diperiksa atas kasus tersebut,” ucap Husaini.
Oleh karena itu, iapun berharap institusi Korps Adhyaksa dapat membuka lebar-lebar persoalan ini agar tidak menimbulkan persepsi yang tak baik ditengah masyarakat.
BACA : Kejati Kalsel Sempat Periksa Pegawainya
Husaini menyebut, dari sejumlah saksi yang telah diperiksa KPK, tentu bisa menjadi titik terang bagi para penegak hukum guna menyingkap aktor utama dibalik kasus suap tersebut.
“Tidak menutup kemungkinan semua proyek di Kabupaten HSU ada kompensasi fee bagi para pejabat terkait. Ini yang harus ditelusuri KPK. Jangan sampai ada tebang pilih,” tegas Husaini yang juga kerap menyampaikan aksi di lembaga anti rasuah tersebut.
BACA : Diduga Langgar Aturan, LSM KAKI Minta Pihak Terkait Lebih Intensif Awasi Proyek Jalan Nasional
Dengan pengungkapan kasus ini, Husaini berharap bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk tidak memanfaatkan jabatan yang dimilikinya guna memperkaya diri sendiri sehingga merugikan orang lain sebab dana pembanguan itu berasal dari pajak masyarakat sehingga harus digunakan sebaik-baiknya,
“Kasus OTT ini bisa menjadi pelajaran bagi kabupaten lain. Sebab, tindak pidana korupsi dalam hal pengadan barang dan jasa pasti terpantau oleh pihak penegak hukum,” pungkasnya.(jejakrekam)