SEKRETARIS Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Firman Yusie, mengatakan dalam waktu dekat Kalsel kembali akan mendapatkan kiriman vaksin dengan total 91.500 dosis.
HAL ini dipastikan Firman usai ia bersama rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Kesehetan RI, pada akhir September lalu.
“Jumlahnya (vaksin) masih belum sesuai harapan, tapi setidaknya ada hasil yang bisa kami sampaikan dari inisiasi ini,” ujar politisi PKS kelahiran Tanjung ini.
Sesuai skema, seluruh kabupaten/kota di Kalsel, ungkap Firman, akan mendapat alokasi. Jumlah alokasi Firman didasarkan pada data di sistem online yang dimiliki Kemenkes yang bisa memantau realisasi vaksinasi di seluruh Indonesia.
“Sangat bergantung pada update kegiatan vaksinasi di daerah-daerah, semakin cepat kegiatan vaksin dilakukan, maka Kemenkes akan terus mem-push vaksin ke daerah dan sebaliknya, jika update datanya terlambat, akan terbaca stok vaksin di daerah masih tersedia dan belum digunakan,” jelasnya.
BACA JUGA: Dicanangkan 100 Ribu Vaksinasi Massal, Wagub Muhidin : Banjarmasin Jangan Euforia!
Berangkat dari masalah tersebut, dirinya pun mengimbau pada pemerintah daerah memperhatikan pentingnya update data vaksin ini.
“Kami sendiri terus berusaha agar percepatan pengiriman vaksin ke Kalsel bisa dilakukan, mengingat saat ini tidak sakpai 21% penduduk Kalsel yang tervaksinasi. Sementara untuk mencapai herd immunity, sedikitnya 70% penduduk harus sudah tervaksinasi,” ujar Sekretaris Fraksi PKS ini.
Terkait PPKM yang terus berlangsung, Firman menyatakan bahwa Kemenkes RI menitipkan pesan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk tidak menjadikan level wilayah dalam PPKM sebagai ajang kompetisi.
BACA JUGA: Gelar Vaksinasi, Sinergi Pasar Modal Pulihkan Ekonomi Bersama OJK
“Sebab jika menjadi ajang kompetisi, penurunan level PPKM akan dianggap prestasi dan sering kali hal ini membuat pemerintah daerah abai dengan kewajiban faktual perlindungan masyarakat terhadap wabah penyakit ini,” ujarnya.
Begitu juga dengan dengan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Menurut Firman, komisi IV sepakat dengan Kemenkes bahwa penyelenggaraan PTM sebaiknya setelah dipastikan semua guru, siswa dan tenaga administrasi sekolah sudah tervaksinasi dan bukan hanya diukur dari kesiapan penerapan protokol kesehatan.
“Kemenkes mencontohlan beberapa negara, seperti Singapura, yang sempat memutuskan untuk “hidup bersama covid-19″ ternyata justru mengalami ledakan kasus dan sekarang memberlakukan kembali lock down, padahal masyarakat Singapura terkenal disiplin dalam menerapkan prokes,” tandas Firman.