Banjarmasin Raih Predikat KLA dan APE, Walikota Ibnu Sina : Setop Kekerasan Anak dan Perempuan

WALIKOTA Ibnu Sina tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya. Pemimpin Balai Kota Banjarmasin ini mengaku bangga karena ibukota Kalimantan Selatan meraih dua penghargaan.

PENGHARGAAN itu adalah Anugerah Parahita Ekaprayu atau Pengarusutamaan Gender (APE) dan penghargaan Kota Layak Anak. Piagam penghargaan ini diserahkan sebagai kado Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-495 tahun.

Saat menerima dua penghargaan, Wakil Walikota Arifin Noor bersamaPlh Sekda Kota Banjarmasin, Sugito Said dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin (DP3A), Iwan Fitriady, turut mendampingi di Ruang Kerja Walikota Banjarmasin, Kamis (30/9/2021).

“Selamat atas penghargaan yang telah diraih DP3A Kota Banjarmasin dengan predikat Kota layak anak kategori madya tahun 2021,” ucap Walikota Ibnu Sina.

Bagi Ibnu, predikat kota layak anak kategori madya tahun 2021 sekaligus Anugerah Parahita ekapraya untuk pengarusutamaan gender tahun ini Kota Banjarmasin meraih predikat sebagai kategori utama, membuktikan sebuah pencapaian dari program kerja pemerintah kota.

“Ini kado kado spesial untuk Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-495 tahun dari Ibu Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) I Gusti Ayu Bintang Darmavati,” ungkap mantan anggota DPRD Kalsel ini.

BACA : Batola Urutan 11 Kota Layak Anak, Noormiliyani Prihatin

Diakui Ibnu, selama ini banyak bimbingan yang diberikan pihak Kementerian PPA, khususnya untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan bagi Banjarmasin.

Dengan predikat itu, Ibnu berpesan agar segaris lurus dengan menyetop kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan khususnya di Kota Banjarmasin “Stop kekerasan terhadap anak dan perempuan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam menentukan kriteria kota layak anak didasarkan pada kemampuan kota dalam merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak.

Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak disini adalah semua warga negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Kesemuanya sangat penting direncanakan, mengingat belum ada kota di Indonesia yang sudah mencerminkan konsep kota layak anak. Bahkan UNICEF menggalakkan promosi perencanaan kota dengan melibatkan anak-anak sebagai cara terbaik untuk membangun kota berkelanjutan.

BACA JUGA : Setelah Kota Layak Anak, Banjarmasin Raih Anugerah Parahita Ekapraya

Ada 6 klaster hak anak merupakan kriteria penilaian dalam evaluasi KLA. Yakni, penguatan kelembagaan dan tersedianya peraturan/kebijakan daerah mengenai kota layak anak. Ada pula, membutuhkan keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Kriteria lainnya adalah hak sipil dan kebebasan seperti cakupan persentase anak yang diregistrasi dan mendapat kutipan akta kelahiran, tersedianya fasilitas informasi layak anak (ILA) dan terlembaga partisipasi anak. Ada lagi mengatur hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan.

BACA JUGA : Dianggap Meresahkan, Belasan Anak Jalanan di Pasar Sudimampir-Ujung Murung Dirazia

Terpenting adalah hak perlindungan khusus, seperti anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani, persentase anak yang dibebaskan dari pekerja anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA), anak korban pornografi, Napza, dan terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani, anak korban bencana dan konflik yang terlayani, anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani.

Hingga, kasus anak yang berhadapan dengan hukum, terkhusus bagi pelaku yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi, anak korban jaringan terorisme yang terlayani serta anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya yang terlayani.(jejakrekam)