Foto : Sindonews
PRO dan kontra jabatan tiga periode untuk Presiden Indonesia masih mewarnai jagat politik negeri. Termasuk, di Kalimantan Selatan dengan munculnya gerakan relawan untuk menyandingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
USULAN menyandingkan dua bekas seteru di Pilpres 2014 dan 2019 itu, dimotori Muhammad Qodari yang membentuk kelompok relawan Jokpro (Jokowi-Prabowo) 2024.
Bahkan, pendiri Jokpro 2024, Muhammad Qodari, dalam sejumlah kesempatan mengatakan rencana ini demi mengatasi polarisasi di masyarakat setelah Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. “Ketika ada yang menyampaikan untuk mencegah polarisasi, terus ada komunitas Jokpro, saya rasa itu tidak tepat untuk mencegah polarisasi di pemilu kita,” kata Qodari.
Lantas apa tanggapan Ketua DPW Seknas Jokowi Kalsel, Sri Naida mengatakan masalah itu memang akan mengundang pro dan kontra yang hebat.
“Makanya, kami tak tertarik membicarakan itu. Sebab, untuk mengubah jabatan presiden tiga periode harus berdasar konstitusi yakni UUD 1945. Sebenarnya, untuk mengamandemen UUD 1945 harusnya hal-hal yang mendasar dan mengikuti perkembangan zaman. Ya, seperti di era digital maka soal informasi dan teknologi (IT) bisa diusulkan,” ucap Sri Naida kepada jejakrekam.com, Senin (22/9/2021).
BACA : Gelar Serumpun Kalimantan, Seknas Jokowi DPW Kalsel Berikan Hasil Rekomendasi Penanganan Covid-19
Ia mengatakan saat ini, justru Seknas Jokowi Kalsel bersama jaringan pro Jokowi lebih memikirkan masalah ibukota negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal ini menjadi masalah krusial, karena berada di daratan Borneo.
“Kami lebih tertarik soal IKN, daripada membahas soal Jokowi-Prabowo atau presiden tiga periode. Sebagai orang Kalimantan, masalah IKN ini harusnya jadi atensi, bukan soal kebijakan nasional tapi juga dampaknya juga terasa secara regional di Kalimantan,” kata mantan anggota DPRD Banjarbaru dari Fraksi PDIP ini.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin pun mengaku tak tertarik membahas soal itu. Menurut dia, sebagai jaringan partai di daerah, maka pihaknya menunggu perintah atau instruksi dari DPP Partai Gerindra.
BACA JUGA : Dukung Arus Bawah, Seknas Jokowi Kalsel Desak Digelar Munaslub Tahun 2021
“Kami masih menunggu soal itu. Hingga kini, pembicaraan dan wacana yang ada di pusat, belum sampai ke daerah. Perintah dari pusat sangat jelas, agar kami menjalin komunikasi dengan pimpinan partai di Banjarmasin,” kata Wakil Ketua DPRD Banjarmasin ini.
Yamin pun enggan berbicara banyak soal menyongsong Pemilu 2024. Apalagi, agenda pencalonan sang Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. “Soal itu, saya belum bisa beri pernyataan,” tandasnya.(jejakrekam)