Foto : Dokuentasi
TAK ingin wajah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) tercoreng lagi dengan kasus korupsi, Wakil Ketua DPRD HSU dari Fraksi PKB, H Mawardi meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berlangsung.
DARI operasi tangkap tangkap (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap dua proyek irigasi Banjang Desa Karias Dalam dan Desa Kayakah senilai Rp 1,9 miliar dan Rp 1,5 miliar, telah ditetapkan Plt Kadis PU pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRT) Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki (MK), Direktur CV Hanamas Marhaini (MRH), serta Direktur CV Kalpataru Fachriadi (FH) sebagai tersangka.
Hingga kini, Bupati HSU Abdul Wahid serta sejumlah pejabat Pemkab HSU termasuk para kontraktor telah diperiksa KPK sebagai saksi secara maraton.
“Kita harus hormati proses hukum dan berlanjutnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK. Kami tentu menepis jika kasus OTT KPK itu bukti pengawasan dewan lemah,” ucap Wakil Ketua DPRD HSU, Mawardi kepada awak media di Amuntai, Kamis (23/9/2021).
BACA : Usai Ruang Kerja, Rumah Dinas Bupati HSU Abdul Wahid Digeledah Penyidik KPK
Meski ada penggeledahan yang berlangsung beberapa hari, termasuk pemeriksaan para saksi, Mawardi menegaskan kondisi pemerintahan dan masyarakat tetap normal seperti sedia kala.
“Tentu, sebagai wakil rakyat, kami berharap kejadian ini tidak terjadi lagi ke depan,” ucapnya.
Mawardi mengakui DPRD HSU yang punya hak pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Bahkan, baik dari forum resmi seperti rapat kerja, rapat komisi atau lainnya selalu diingatkan kepada pemerintah daerah.
“Dalam rapat-rapat kerja, baik DPRD maupun pihak Pemkab HSU selalu saling mengingatkan. Ini merupakan bagian dari tugas pengawasan dewan,” kata politisi PKB ini.
BACA JUGA : KPK Sita Uang Dan Barbuk Di Ruang Kerja Plt Kepala Dinas PU Dan Rumdin Bupati HSU
Sementara itu, anggota DPRD HSU dari PKS, H Rustam mengaku prihatin terjadinya kasus dugaan korupsi dengan aksi OTT oleh komisi antirasuah itu.
“Kasus OTT KPK ini harus menjadi pelajaran bagi semua pejabat eksekutif maupun legislatif untuk tidak korupsi. Kami mendukung OTT KPK dan pemberantasan korupsi di HSU,” imbuhnya.(jejakrekam)
Pencarian populer:https://jejakrekam com/tag/wakil-ketua-dprd-hsu-h-mawardi/