Akankah Sejahtera Lewat Hilirisasi Industri Batubara?

0

Oleh: Eva Liana

HILIRISASI batubara di Kalsel, bak angin segar bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya serap tenaga kerja. Namun, kenyataan berbicara sebaliknya, jika menilik kilas balik pengelolaan tata ekonomi sumber daya alam negeri ini.

ALIH-ALIH hilirisasi tambang, yang ada malah jadi bulan-bulanan investor asing. Inilah buah dari kebijakan setengah hati yang merugikan negeri sendiri. Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, Mahyuni menyatakan bahwa sudah ada dua perusahaan di Banua yang berencana mengoptimalisasi pemanfaatan batubara untuk bahan baku energi dan industri. Muncul harapan peningkatan kesejahteraan rakyat lewat adanya produksi pengolahan batubara di dalam negeri. (Banjarmasin.tribunnews.com), (6/9/2021).

Menurut Mahyuni, banyak keuntungan yang diterima daerah apabila ada perusahaan yang mengoptimalisasi pemanfaatan batubara untuk bahan baku energi dan industri. Salah satu keuntungan, meningkatnya permintaan tenaga kerja untuk bekerja di industri tersebut. Selain itu, pendapatan asli daerah dari dana bagi hasil juga akan meningkat apabila pemanfaatan batubara benar-benar bisa dioptimalisasi. Sebab 20% pajaknya akan kembali ke kas daerah, dan 80%-nya ke kas APBN.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Sujatmiko mengatakan, hilirisasi batubara sejalan dengan pertumbuhan industri, yang membutuhkan bahan baku energi dan industri, melalui peningkatan nilai tambah batubara. Kementerian ESDM mencatat sejumlah poin latar belakang dari adanya upaya hilirisasi batubara. Yaitu adanya sumber daya dan cadangan batubara yang besar, meningkatkan produksi batubara yang tak termanfaatkan, produk turunan batubara dapat mensubstitusi BBM dan BBG (bahan bakar gas), serta mengurangi dampak lingkungan penggunaan batubara.

BACA: Dorong Bangun Banua Tingkatkan Pemasukan Sektor Perhotelan dan Batubara

Tak hanya itu, upaya hilirisasi ini juga merespons nilai ekonomi batubara yang kemungkinan menurun, serta akan semakin terbatasnya penggunaan batubara sebagai bahan baku energi konvensional.

Realitanya hal itu justru semakin menancapkan kapitalisasi liberal di negeri ini. Mengapa? Karena ruang investasi semakin lebar, dan sumber daya alam bakal dikuasai oleh swasta sepenuhnya dari hulu ke hilir. Kebijakan tersebut sejalan dengan penerapan ekonomi

kapitalistik yang berlaku di negeri ini. Petinggi negeri mengamankan kebijakannya lewat Undang-undang, salah satunya Undang-undang Minerba. UU Minerba No. 4/2009 yang telah direvisi dan diketok palu pada tahun lalu telah memberi kepastian atas hukum dan investasi jangka panjang di sektor pertambangan.

Alangkah malang negeri berlimpah kekayaan alam, dieksploitasi atas nama investasi dan bantuan utang. Bukannya untung, malah berujung buntung. Inikah yang disebut sebagai kebijakan pendongkrak ekonomi pascapandemi? Saat sebelum pandemi saja keuntungan sudah diboyong oleh investor negara lain, bagaimana saat pandemi?

BACA JUGA : Terbukti Suburkan Lahan, Disperin Kalsel Lirik Potensi Industri Pupuk Berbahan Batubara

Kebijakan ekonomi yang dijalankan penguasa negeri masih terus diarahkan dengan mendatangkan investasi asing. Padahal menggantungkan diri pada investasi asing bisa membahayakan dan merapuhkan ekonomi negeri. Belum lagi adanya keringanan pajak ekspor dan libur pajak bagi perusahaan untuk menarik investor asing. Ditambah, pekerja asing yang masuk tanpa visa pekerja, terbebaskan dari pajak penghasilan perseorangan hingga iuran asing.

Semua makin menambah deretan keuntungan yang didapatkan negara asing. Seharusnya pemerintah mengevaluasi kebijakan ekonominya dengan tidak menggantungkan diri pada investasi asing, khususnya dalam proyek hilirisasi.

Sementara itu kebijakan hilirisasi tambang, bertolak belakang dengan kondisi industry pengolahan bahan mentah menjadi siap pakai, yang terus terperosok. Indonesia juga belum sanggup menjadi negara produsen global. Inilah akibat kebijakan yang dijalankan hanya berpihak melayani kebutuhan para kapital.

Kebebasan kepemilikan merupakan prinsip dasar sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini melegalkan kepemilikan umum dimiliki individu, yang jelas beorientasi memperkaya diri sendiri, sehingga membuka peluang kesewenang-wenangan. Kepemilikan umum yang seharusnya diolah untuk menyejahterakan rakyat diambil dengan mudahnya oleh asing lewat investasi. Jika penguasa negeri memfokuskan pada kebijakan mendatangkan investasi asing, sejatinya telah memberi jalan terbuka lebar masuknya penjajah.Pantas dipertanyakan, seberapa besar manfaat bagi rakyat, yang dihasilkan dari investasi asing?

BACA JUGA : Meski Energi Terbarukan Mulai Dilirik, Tambang Batubara Dinilai Belum Bisa Lepas dari Kalsel

Sumber daya alam negeri-negeri Islam sejatinya milik rakyat dan dikelola oleh negara. Hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat sepenuhnya. Pengelolaan sumber daya alam dari hulu ke hilir-yang termasuk dalam kategori milik umum dalam sistem ekonomi Islam-administrasinya menggunakan sistem sentralisasi. Sebab SDA yang ada pada suatu negeri dalam wilayah Islam, bukan hanya milik negeri tersebut, melainkan milik seluruh kaum muslim.

Tercapailah pemerataan pemanfaatan SDA dengan sistem pengelolaan tersentral ini. Dalam pemanfaatan kepemilikan umum yang membutuhkan keahlian, teknologi tinggi serta biaya yang besar seperti minyak bumi, gas alam dan barang tambang lainnya, maka negara berhak mengelola dan mengeksplorasinya.

BACA JUGA : Asal Sesuai Aturan, Kementerian LHK Jamin Limbah Batubara Tetap Ramah Lingkungan

Hasilnya dikelola kas Baitul Mal. Negara boleh menjual barang tambang ke luar negeri, berorientasi profit, dengan catatan, kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Tidak diperkenankan menjualnya kepada rakyat dengan tujuan mencari keuntungan. Harga jual kepada rakyat hanya sebatas harga produksi. Karena penguasa dalam Islam, memahami hadis Rasul saw., “Manusiaberserikat dalam tiga hal, yaitu, air, padang rumput dan api.” (HR Abu Dawud).

Laba penjualan barang tambang ke luar negeri dikembalikan ke seluruh rakyat dalam bentuk uang, sembako, dan membangun fasilitas pelayanan publik gratis untuk rakyat. Demikianlah, pengelolaan sumber daya alam dalam Islam-dari hulu ke hilir-sangat menguntungkan rakyat dan negara. Sungguh, kita merindukan kembalinya kehidupan Islam dan hidup sejahtera dengan melimpahnya sumber daya alam. (jejakrekam)

Penulis adalah Novelis dan Pemerhati Masalah Sosial tinggal di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

(Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggungjawab penulis bukan tanggung jawab media)

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.