KPK Sita Uang dan Barbuk di Ruang Kerja Plt Kepala Dinas PU dan Rumdin Bupati HSU

0

PENGGELEDAHAN yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dua tempat di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU pada Sabtu (18/9/2021) hingga Minggu (20/9/2021) malam, didapat sejumlah barang bukti (barbuk).

BARANG bukti ini untuk memperkuat pengungkapan kasus korupsi komitmen fee yang diterima Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten HSU, Maliki. Dua lokasi yang digeledah KPK adalah ruang kerja Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten HSU di Jalan Ahmad Yani, Amuntai. Sedangkan, lokasi lainnya di rumah dinas (rumdin) Bupati HSU H Abdul Wahid di Jalan Norman Umar, Amuntai.

“Tim penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah uang. Turut disita berbagai dokumen dan barang elektronik yang terkait dengan perkara tersebut,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan persnya, Senin (20/9/2021). Sayangnya, Ali tak merinci berapa total uang yang disita, termasuk barang elektronik apa yang dimaksud. Ia menjelaskan barang-barang bukti itu disita untuk pendalaman kasus korupsi yang disangkakan kepada Plt Kepala Dinas PUPRP HSU, Maliki.

Menurtu Ali, barang bukti itu akan dicek tim penyidik juga mengetahui lebih jauh keterkaitannya dengan para tersangka. “Nantinya, kami juga akan menyita barang buktiitu untuk melengkapi berkas perkara,” kata Ali.

BACA : Usai Ruang Kerja, Rumah Dinas Bupati HSU Abdul Wahid Digeledah Penyidik KPK

Menariknya, warga Amuntai pun mendukung upaya penindakan yang diambil KPK. Bahkan, hingga Minggu (20/9/2021) malam, warga Amuntai pun mengerubungi rumdin Bupati HSU H Abdul Wahid. Begitu iring-iringan mobil penyidik KPK dikawal aparat kepolisian, warga pun memberi tepuk tangan. Mereka meminta agar KPK membongkar habis kasus tersebut.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Seperti diwartakan, dalam operasi senyap bersandi Merah Putih pada Rabu (15/9/2021), KPK mengamankan 7 orang di lokasi. Mereka yang diamankan adalah Maliki (Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan HSU), Direktur CV Hanamas Marhaini dan Direktur CV Kalpataru Fachriadi. Termasuk, PPTK Dinas PU HSU, mantan ajudan Bupati HSU, Kasi di Dinas PUP HSU, serta orang kepercayaan Marhaini dan Fachriadi.

BACA JUGA : LSM KAKI Minta KPK Tangkap Aktor Di Balik Layar Kasus Suap Di Dinas PUPRP HSU

Bahkan, lima orang diboyong KPK ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan. Berdasar hasil OTT itu, diamankan dokumen beserta uang tunai sebesar Rp 345 juta. Perkara ini pun diawali dari perencanaan lelang dua proyek irigasi. Yakni, rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi rawa (DIR) Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dengan HPS senilai Rp 1,9 miliar dan proyek rehabilitasi jaringan irigasi DIR Banjang, Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang senilai Rp 1,5 miliar.

Proyek milik Dinas PUPRP ini sempat dilelang dan ditayangkan di LPSE.  Namun, sebelum lelang, Maliki yang merupakan Plt Kepala Dinas PU HSU ini memberi syarat kepada Marhaini dan Fachriadi agar menyetor komitmen fee sebesar 15 persen.

Dalam proses lelang, proyek DIR Kayakah diikuti 8 perusahaan. Namun, hanya satu perusahaan yang menawar yakni CV Hanamas, hingga ditetapkan sebagai pemenang. Sedangkan, proyek satunya di DIR Banjang, terdapat 12 perusahaan yang mendaftar. Berikutnya, hanya dua perusahaan yang mengajukan tawaran, yakni CV Kalpataru dan CV Gemilang Rizki.

BACA JUGA : Didapat Satu Kresek Uang, Diduga Ada Bagi-Bagi Proyek Di Dinas PU HSU

Hingga, proyek itu dimenangkan CV Kalpataru dengan nilai kontrak Rp 1,9 miliar. Begitu, seluruh proses administrasi selesai, diterbitkan surat perintah membayar (SPM) untuk pencairan uang muka. Nah, sebagian uang muka diduga diberikan Marhaini dan Fachriadi kepada Maliki.  Dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 170 juta dan Rp 175 juta, hingga KPK menggelar OTT.

Atas perbuatan itu, Marhaini dan Fachriadi selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 KUHP.

Sementara, sebagai penerima, Maliki ditetapkan tersangka melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Tipikor Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2021 jo Pasal 64 KUHP jo Pasal 65 KUHP. Demi keperluan penyidikan, Maliki pun ditahan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan, Marhaini disel di Rutan KPK Gedung Merah Putih dan Fachriadi di Rutan KPK Kavling C1. Mereka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 16 September hingga 5 Oktober 2021.(jejakrekam)

Penulis Asyikin/Herry
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.