Foto: dokpim-bjm
SEPERTI yang disebutkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Agustus 2020, Kalimantan Selatan termasuk dalam 10 provinsi yang menjadi fokus penurunan stunting yang jumlah kasusnya masih tinggi.
UPAYA penurunan itu pun dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Hari Nur Cahya Murni, di Gedung Mahligai Pancasila, Sabtu (18/9/2021).
Dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor dan Plh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Sugito Said, Hari Nur Cahya Murni menyampaikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Prevalensi atau tingginya jumlah stunting di Kota Banjarmasin, disampaikan oleh Hari Nur, bahwa berdasarkan catatan Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) Tahun 2019, kota seribu sungai berada pada angka 28,60 persen atau sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional yang mencapai 27,67 persen.
BACA: Tim Pencegahan Stunting Kalsel Datangi Tanah Bumbu
Berkenaan dengan inflasi daerah, menurut wanita yang pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Jambi tersebut, kinerja TPID kabupaten/kota di Kalimantan, khususnya Kota Banjarmasin telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, karena mampu bersaing di urutan ke delapan se Kalimantan.
Sementara atas prestasi yang sama, Kabupaten Tabalong mendapatkan Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) oleh Dirjen Bina Bangda.
Maka dari itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor berharap, usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh TPID Kabupaten Tabalong sehingga mampu meraih Piagam Penghargaan TPID, agar dapat dicontoh oleh kabupaten/kota lain di Kalsel.
“Usaha yang sangat luar biasa, mudah-mudahan menjadi panutan dan teladan bagi kabupaten/kota lain agar semuanya nanti dapat juga. Ini adalah merupakan sebuah efek yang positif baik dari masyarakat kemudian kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, saya berharap seluruh kabupaten/kota se Kalimantan Selatan bisa mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing,” harapnya.(jejakrekam)