MUKTAMAR Nahdlatul Ulama (NU) diusulkan agar bisa terlaksana pada tahun 2021. Hal ini jadi keputusan segenap pengurus PWNU dan PCNU se-Kalimantan Selatan.
KEPUTUSAN ormas Islam terbesar di Kalimantan Selatan ini juga merujuk hasil rapat koordinasi NU se-Kalsel yang dihelat di Asrama Haji Banjarbaru selama dua hari, Sabtu (18/9/2021) hingga Minggu (19/9/2021).
Rakor ini diikuti segenap pengurus PWNU Kalsel maupun 15 PCNU yang dimiliki ormas Islam, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.
Ketua PWNU Kalsel KH Abdul Hasib Salim mengungkapkan usulan itu akan disampaikan pada Konferensi Besar (Konbes) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU yang akan dihelat pada Sabtu (25/9/2021) mendatang.
Menurut Hasib, keputusan resmi NU Kalsel dalam usulannya mencakup pelaksanaan muktamar bisa digelar pada tahun 2021.
“Untuk mekanisme pemilihan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU yang ditetapkan pada Muktamar NU ke-33 tahun 2015 di Jombang. Yakni, pemilihan Rais ‘Aam melalui Ahlul Halli Wal Aqdi (ahwa) dan pemilihan ketua umum tanfiziyah melalui pemilihan langsung,” kata anggota DPRD Kalsel asal Fraksi PDIP ini.
BACA : Ditunjuk PBNU, KH Hasib Salim Resmi Nakhodai PWNU Kalsel
Tak hanya membahas persoalan muktamar NU. Dalam forum rapat itu juga digodok langkah-langkah ormas Islam ini dalam merapikan aset dan kekayaan organisasi yang belum terdata secara maksimal.
Senada itu, Sekretaris PWNU Kalsel Berry Nahdian Forqan menambahkan dalam rakor itu juga digulirkan gerakan kartuNU yang menjadi pembicaraan cukup hangat.
“Memang, PCNU didorong agar memasifkan pendataan warga NU yang ada di daerah masing-masing. Yang pasti, PWNU Kalsel akan memberi reward kepada PCNU yang paling banyak mendata warga NU di daerahnya,” ucap mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) ini.
Berry menjelaskan pihaknya pun mengapresiasi penuh bagi PCNU yang berprestasi dalam mendata warga NU di kabupaten/kota. “Tujuannya untuk merapikan database NU yang ada di Kalsel,” pungkasnya.(jejakrekam)