Foto : istimewa
STAF KHUSUS dan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI memberikan pembekalan dan arahah kepada seluruh jajaran Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti yang disampaikan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Media dan Komunikasi Milton Hasibuan melakukan pembahasan terkait reformasi birokrasi dan penekanan kembali esensi tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).
“KEMENKUMHAM memerlukan tata nilai ini disebabkan adanya praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang belum baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tandasnya.
Sedang Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial Min Usihen menekan faktor penunjang dan kiat dalam menghadapi TPN. “Bagaimana pentingnya menghadapi mystery shopping, penguatan pemantauan survei aplikasi 3AS Balitbang Kumham, serta persoalan Zona Integritas,” tuturnya.
Min Usihen menyebutkan tiga kunci dalam membangun Zona Integritas (ZI), yaitu Komitmen, Strategi, dan Konsistensi. “Jadi seluruh jajaran harus memiliki komitmen nyata yang ditunjukkan dengan ditetapkannya roadmap RB. Lalu diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan,” ucapnya.
Kemudian, sambungnya, membuat strategi akselerasi pembangunan ZI di satker. “Perlu konsisten melaksanakan program pembangunan ZI dan LKE. Bahkan paparan saat desk evaluation dengan kondisi nyata di lapangan sangat dibutuhkan. Serta kontinuitas kematangan perubahan harus semakin nyata,” bebernya.
BACA: Pedagang Subuh pun Telah Menyurati Kanwil Hukum HAM dan Komnas HAM
Sementara Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Transformasi Digital Fajar B Lase memberikan pengayaan melalui tampilan penayangan video animasi organisasi. Serta memberikan penguatan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
Kedatangan Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Hukum HAM tersebut disambut di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Rabu (15/9/2021). Tentunya bertujuan memberikan penguatan kepada seluruh jajaran satuan kerja (Satker) di Kalimantan Selatan dalam pembahasan Reforamasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
Kakanwilkumham Kalsel Tejo Harwanto mengungkapkan desk evaluasi dalam rangka persiapan untuk menghadapi Tim Penilai Nasional ke para Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri. “Beberapa hal yang ditampilkan pada kegiatan simulasi ini antara lain jingle, yel-yel dan pemaparan pembangunan Zona Integritas serta dapur higirnes yang dimiliki Kanwilkumham Kalsel,” tuturnya.
Ia mengakui adanya Dapur Higienis ini bermula dari permasalahan kerusuhan di lapas rutan yang memiliki sumber utama dari masalah perut. “Jadi hal ini telah dilakukan penelitian sebelumnya. Karena itu Kanwil Kalsel menggagas agar seluruh UPT Pemasyarakatan menerapkan dapur higienis bersertifikat,” tambahnya.
Bahkan, katanya, sudah didukung Ditjenpas untuk ke depannya akan menerapkan kebijakan baru terkait dapur higienis di seluruh UPT Pemasyarakatan di Indonesia. (jejakrekam)