Foto : Kabarpapua.co
Oleh : Muhamad Pazri
KITA sangat prihatin dengan kondisi Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan saat ini. Kasus ini menambah daftar hitam pejabat di Kalimantan Selatan yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
DARI kasus eks Bupati Tanah Laut, mantan Ketua DPRD Kota Banjarmasin, eks Direktur PDAM Bandarmasih, eks Bupati Hulu Sungai Tengah (HST). Nah, di HSU sendiri permasalahan sudah banyak, pengulangan banjir yang belum usai, pandemi Covid-19 yang belum selesai, malah ada operasi tangkap tangan (OTT) KPK di HSU.
Sisi lain, saya juga sangat apresiasi KPK OTT di HSU. Dalam hal ini, OTT bersandi Merah Putih ini bisa menjadikan peringatan keras bagi pejabat publik, susunan organisasi tata kerja (SOTK) di Provinsi Kalsel sampai kabupaten/kota agar tidak bermain-main proyek korupsi yang khianati rakyat. Bukti nyata bahwa rangkaian tangkap tangan ini adalah kinerja paling ampuh dalam penindakan korupsi khususnya di Kalimantan Selatan. Ya itu tadi, OTT.
Banyaknya OTT yang dilakukan KPK sebelumnya dan baru-baru ini terhadap dua kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) yaitu OTT terhadap Bupati Nganjuk dan Bupati Probolinggo juga belum bisa merefleksi pejabat publik khususnya di HSU Kalsel.
Mereka yang kena OTT masih belum sampai tahap aksi untuk bisa memuliakan amanat rakyat dan menjaga kehormatan etika, moral dan kedudukannya. Memang alasan membuat pejabat publik masih mudah tergoda menggunakan jabatannya untuk memperkaya materi.
BACA : KPK Ditantang Usut Korupsi Pertambangan dan Perkebunan
Kalau kita amati pengadaan barang dan jasa merupakan sektor terbesar yang menjadi lahan basah tindak pidana korupsi. Hampir 80 persen kasus yang ditangani komisi antirasuah itu berasal dari sektor tersebut, seperti kasus di HSU fee proyek adalah modus lama korupsi pengadaan barang jasa. Tapi namanya korupsi ya harus dipertanggungjawabkan, saya berharap diusut sampai tuntas dan dilakukan pengembangan pihak-pihak terkait lainnya agar publik puas.
Dan, saya sangat berharap kepada KPK tak hanya fokus mengungkap perkara perkara kecil saja. Ini karena, sudah ada kejaksaan dan kepolisian tinggal dioptimalkan peran mereka selama ini di daerah dalam pencegahan serta penindakannya agar optimal.
Saya ingin KPK juga mengungkap dugaan kasus-kasus besar yang disinyalir merugikan keuangan negara di Kalsel. Maksudnya, kita dukung juga supaya perkara lain yang besar-besar diproses agar ada buktinya. Sebab, setiap pengadaan barang dan jasa yang kecil saja ada kometmen feenya bagi pejabat apa lagi yang besar-besar, kasihan rakyat banyak saja dugaan proyek di mark up, tidak sesuai spesifikasinya.
BACA JUGA : Pertambangan Ilegal Masih Marak, KPK Bawa Data Temuan dari Kalsel
Dan ingat dugaan korupsi itu tidak hanya di bidang pengadaan barang dan jasa saja. Paling rawan di Kalimantan Selatan adalah dugaan korupsi sumber daya alam (SDA), kebijakan izin-izin usaha pertambangan, dana reklamasi tambang masih banyak lingkungan rusak.
Kemudian, dugaan pemanfaatan hutan kayu pada hutan tanaman, dugaan alih fungsi lahan sawit, dugaan tutupan dan lahan sawit ke hutan tanaman industri (HTI), hak pengusaan hutan (HPH), izin usaha perkebunan, hak guna usaha (HGU) serta rekomendasi tukar menukar kawasan hutan. Hal-hal tersebut juga yang menjadi sebab dan akibat membuat kita Kalsel terkena bencana banjir besar di awal tahun 2021.(jejakrekam)
Penulis adalah Direktur Borneo Law Firm (BLF)
Advokat di Banjarmasin
(Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggungjawab penulis bukan tanggung jawab media)