AKSI tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) di Amuntai, Rabu (15/9/2021) malam mendapat apresiasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel.
“INI tentu merupakan pintu awal bagi KPK untuk dapat mengungkap lebih jauh lagi kasus dugaan suap proyek yang ada di Kabupaten HSU,” ucap Ketua LSM KAKI Kalsel, H Husaini.
Sebab, ucap pria yang kerap menyampaikan aksi di KPK Jakarta ini, pasti ada pihak lain yang juga terlibat dalam kasus dugaan suap tersebut. “Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Pertanahan HSU kan masih di jabat Pelaksana Tugas (Plt). Kewenangannya tak terlalu banyak sehingga pasti ada pihak lain yang berada di balik layar,” ucap Husaini.
BACA : Kasus Korupsi Di HSU Dilatari Proyek Rehab Irigasi, KPK Tetapkan Tiga Tersangka
Ia juga menambahkan bahwa bagi-bagi fee antara pemenang lelang dengan pejabat bukan hal yang tabu lagi. Dan ini cukup marak terjadi di Kalsel pada sejumlah proyek baik itu yang didanai APBN maupun APBD.
Oleh karena itu, beber Husaini, dalam waktu dekat ini, dirinya akan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk menyampaikan sejumlah dugaan proyek di Kalsel yang diduga bermasalah.
“Ini penting untuk dilakukan agar tidak ada lagi proyek di Kalsel yang digerogoti oleh pihak-pihak yang haus harta. Sebab pastinya sangat merugikan masyarakat banyak,” tegas Husaini.(jejakrekam)