Diduga Tak Konsisten, Direktur BLF Desak Perpanjangan PPKM Banjarmasin, Banjarbaru dan Kotabaru Dicabut

DIREKTUR Borneo Law Firm, Muhamad Pazri mempertanyakan mengapa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Banjarmasin, Banjarbaru dan Kotabaru berdasar data dan ketentuan sepatutnya sudah turun ke level 3.

“BUKAN PPKM Level 4, jika berdasar data dan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021. Sangat disayangkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kanal Youtube Sekretariat Presiden dalam konferensi pers pada 6 September 21 menyebutkan untuk PPKM Level 4 di tiga daerah; Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kotabaru di Kalimatnan Selatan diperpanjang pelaksanaan PPKM dari tanggal 7-20 September 2021,” papar Pazri kepada jejakrekam.com, Rabu (8/9/2021).

Menurut dia, perpanjangan PPKM dua pekan ke depan ini lebih panjang durasinya dibanding pelaksanaan hal serupa di Jawa dan Bali. Di mana untuk wilayah Jawa-Bali perpanjangan PPKM hanya sampai tanggal 13 September 2021. Sebelumnya disebutkan Airlangga, PPKM Level 4 di Kalimantan tinggal dua yakni di Kaltim dan Kaltara.

Pazri mengutip pernyataan t Airlangga, Presiden Joko Widodo juga memberi perhatian khusus ke sejumnlah provinsi yang memiliki angka vaksinasi lebih rendah dari angka nasional, sepertti Provinsi Kalsel dan DI Aceh. Secara umum, PPKM level 4 di luar Jawa/Bali turun menjadi 23 kabupaten dan kota dari sebelumnya 34 kabupaten dan kota.

Lalu siapa yang paling bertanggujawab? Pazri menegaskan berapa banyak kerugian masyarakat, kalau disebutkan  salah satu indikator PPKM livel 4 dilanjutkan karena Kalsel angka vaksinasi lebih rendah, padahal faktanya ketika masyarakat mau vaksin saat ini, banyak puskesmas mengatakan vaksin kosong di Kalsel, terkhusus Banjarmasin.

BACA : Lagi, PPKM di Banjarmasin, Banjarbaru, Kotabaru Diteruskan hingga 20 September 2021

“Perpanjangan PPKM ini mengindikasikan  dugaan pemerintah pusat inkonsisten. Di satu sisi menyatakan telah terjadi penurunan kasus Covid-19, namun di sisi lain tetap memperpanjang PPKM, kan aneh.Seharusnya kalau sudah terjadi penurunan, PPKM level 4 tentunya akan banyak berkurang. Logikanya, berkurangnya PPKM level 4 dengan sendirinya tidak diperlukan lagi perpanjangan PPKM,” ucap mantan Presiden Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini.

Terlebih, beber Pazri, saat ini pemerintah seolah tidak mendengar jeritan rakyat  dimana-mana yang makin banyak terdampak pandemi virus corona. Saat ini para pekerja makin banyak yang di-PHK dan dirumahkan, gara-gara PPKM livel 4  pergerakan masyarakat berbagai aktivitas dan usaha,UMKM masih terbatas karena adanya hambatan mobilitas. Sementara, kelas menengah ke bawah tekanan ekonominya makin sulit.

“Coba kita cermati, dari beberapa pekan pelaksanaan PPKM livel 4 kemarin, apa yang didapat keberhasilannya, berapa total dana yang dikeluarkan, seperti apa parameter konkret, seperti transfaransi datanya. Kalau pun turun kasus positifnya, data itu karena jumlah orang diperiksa atau testing PCR dan tes antigennya diturunkan,” ucap advokat muda ini.

BACA JUGA : PPKM Level 3 Tabalong Diperpanjang, Pemkab Longgarkan Sejumlah Aturan

Bagi Pazri, dengan memperpanjang PPKM Level 4, menunjukkan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 masih jauh dari efektif dibandingkan dengan negara-negara lain.

“Kebijakan ini seharusnya di evaluasi pemerintah agar ditemukan formulasi kebijakan baru yang ideal, lebih efektif disesuaikan dengan karakteristik, kearifan lokal wilayah masing-masing . Evaluasi juga perlu difokuskan pada para pemangku kebijakan PPKM dari pusat sampai daerah,” beber Pazri.

Menurut Pazri lagi, jika memaksakan PKKM level 4 seperti ini, membuat masyarakat  lebih bingung dan akhirnya bisa jadi tidak mengikuti kebijakan PPKM karena sudah tidak percaya (trust) dengan pemerintah.

“Saat ini banyak masyarakat yang sakit , ada dugaan gejala Covid-19 enggan  berobat ke puskesmas dan ke rumah sakit lebih baik di rumah berobat jalan, karena banyaknya prasangkaan-prasangkaan dengan pemerintah, itu yang jadi pekerjaan  rumah utama saat ini,” cetus pengacara tergabung di Peradi Banjarmasin ini.

Bagi Pazri, sebagian masyarakat akan menjadi sulit mempercayai kemungkinan keberhasilan kebijakan yang diambil. Bahkan tidak menutup kemungkinan masalah trust ini akan semakin tajam. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin krisis sosial terus  terjadi, mengingat sebagian masyarakat sudah sulit memenuhi kebutuhan hidupnya.

BACA JUGA : PPKM Diperpanjang, Operasional Mall Diizinkan Namun Wajib Perlihatkan Bukti Vaksinasi

“Jangan sampai masyarakat berpikir, lebih baik mati karena Covid-19 daripada mati karena kelaparan. Kalau ini yang ada di benak masyarakat, dihawatirkan masyarakat akan semakin nekat dan tak peduli dengan semua aturan apapun sari pemerintah terkait PPKM Level 4,” bebernya.

Ia berharap perpanjangan PPKM level 4 ini ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Pazri menyatakan jika tidak berdasar sepatutnya dicabut, evaluasi total harus dilakukan. Kemudian, Pemprov Kalsel dan pemda  juga harus serius dan menyampaikannya.

“Jangan hanya formalitas, saat ini edukasi masyarakat penting terus dilakukan secara konsisten agar masyarakat tetap meyakini  Covid-19 itu nyata adanya dan vaksinasi merata dipercepat terus dijalankan  serta pemerintah juga harus melihat  keadaan dan kebutuhan fakta di lapangan,” ucapnya.(jejakrekam)