Danau Toba Pintu Masuk Menguak Permasalahan Lingkungan di Indonesia

0

Oleh : Ahmad Zaki

TEMPO hari, 11 aktivisi lingkungan asal Danau Toba, Sumatera Utara atau dikenal dengan tim 11 dikomandoi Togu Simorangkir berjalan kaki dari Sumut ke Jakarta. Tujuan mereka, ingin bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

MEREKA menyampaikan aspirasi warga Sumut khususnya aspirasi masyarakat adat yang belum di ertifikasi oleh negara. Luas lahannya terhitung 14 ribu hectare. Tanah itu dimiliki sekitar 15  komunitas/suku adat.

Dengan bersua petinggi ini negeri ini, tentu saja mereka meminta agar Presiden Jokowi bisa menyelesaikan permasalahanya yang dihadapi lima komunitas/suku adat. Sisanya, dipastikan akan dibereskan dalam satu bulan berjalan. Begitulah, potongan video conference Presiden Jokowi kepada masyarakat adat di sana.

Beberapa aktivis tersebut melakukan aksi jalan kaki ini adalah bentuk klimaks. Mereka melihat pencemaran lingkungan diduga dilakukan oleh korporasi korporasi yang ada di Sumatera Utara. Sebab, selama ini korporasi yang terbesar memiliki lahan konsesi.

Salah satunya, PT Toba Pulp Lestari dengan kepemilikan Sukanto Tanoto yang sebagian besar sahamnya milik Pinnacle Company yang ditengarai kepunyaan Sukanto Tanoto juga. Hal ini jika mendasar pada SK Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/92 tanggal 1 Juni 1992 Jo SK.307/MenLHK/Setjen/HPL.P/7/2020 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

BACA : Menonton Hidden of Tapin, Dokumenter Anak Muda Kala Ekspedisi ke Lereng Meratus

Penyampaian aspirasi ini pula sudah beberapa kali dilakukan para aktivis lingkungan di daerahnya. Anehnya, tidak pernah ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Ini artinya kerusakan lingkungan di sana sudah sangat mengkhawatirkan. Terlebih lagi, Danau Toba adalah salah satu Objek Pariwisata Nasional.

Kepedulian Presiden Jokowi terhadap kondisi danau-danau Indonesia sangat tinggi dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 yang bertujuan menyelamatkan danau prioritas nasional, dengan Ketua Dewan Pengarah-nya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan (LBP), Wakil Ketua Dewan Pengarah Menteri Koordinator Perekonomian dengan Ketua Harian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tertanggal 22 Juni 2021.

Dan kenapa baru  muncul di permukaan Perpres ini? Ketika masyarakat sudah di puncak kebingungan dan kejenuhan akibat aspirasinya tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah. Dan peraturan ini pula mencantumkan 15 danau yang perlu diselamatkan, salah satunya danau toba.

Penunjukan Ketua Dewan Pengarah kepada LBP ini menjadikan sebuah pertanyaan besar kepada kita semua. Kenapa Presiden Jokowi harus menunjuk LBP lagi. Padahal, sangat jelas, LBP sudah diamanahi tugas yang sangat berat dengan menjadi Komandan Perang Penanganan Covid-19 yang sampai sekarang masih tinggi angka positifnya. Hingga, kebijakan PPKM diperpanjang berjilid-jilid.

BACA JUGA : Menang di Mahkamah Agung, Walhi Ingatkan Perjuangan #SaveMeratus Masih Panjang

Atau ada alasan Presiden Jokowi menunjuk langsung LBP dikarenakan putera daerah dari Sumatera Utara yang sudah mengenal betul bagaimana karakteristik masyarakat dan geografisnya. Nah, kalau ini menjadikan sebuah alasan Presiden Jokowi, justru menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa sekaliber LBP tidak mengetahui adanya permasalahan yang sangat luar biasa di daerahnya sendiri.

Sepatutnya pula, Presiden Jokowi meminta bahkan memerintahkan aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan atau Kepolisian) untuk menyelidiki dugaan-dugaan yang terjadi di sana. Ini sebelum Badan Penyelemat Danau Prioritas ini menangani permasalahan yang terjadi. Sebab, adanya dugaan pencemaraan limbah air, tanah dan udara, ditengarai terkait produksi pabrik di daerah tersebut. Bahkan, mencuat dugaan pencaplokan tanah adat yang dianggap pihak korporasi telah masuk wilayah konsesi mereka.

Sekaranglah, Pak Jokowi membuktikan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia bahwa beliau adalah Presiden Seluruh Rakyat Indonesia, tanpa ada tekanan dari oligarki. Bahkan, beliau bisa memberikan legacy terhadap anak cucu nantinya. Karena permasalahan masyarakat adat Danau Toba bisa menjadi pintu masuk menyelamatkan danau-danau yang ada di Indonesia.(jejakrekam)

Penulis adalah Koordinator Forum Intelektual Muda

(Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggungjawab penulis bukan tanggung jawab media)

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.