Foto : Humas DPRD Kalsel
SEJUMLAH formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tampak tidak begitu diminati. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten HST, Wahyudi Rahmad kepada Komisi I DPRD Kalsel
ROMBONGAN Komisi I DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, H. Syahdillah berangkat ke Kabupaten HST dalam rangka monitoring pelaksanaan penerimaan CPNS dan PPPK di HST, Senin, (16/8/2021).
Dalam monitoring tersebut, Wahyudi menjelaskan perkembangan penerimaan PPPK di tempatnya kepada Komisi I DPRD Kalsel, dari jumlah usulan formasi, jumlah formasi yang disetujui hingga kendala yang dihadapi oleh BKPSDMD Kabuapten HST dalam proses penjaringan peserta seleksi PPPK.
“Kabupaten HST mengusulkan sebanyak 817 orang formasi, akhirnya dtetapkan sebanyak 791 orang formasi oleh Kementerian PAN da RB RI. Kesemuanya adalah PPPK guru, dan juga Kabupaten HST di tahun ini tidak membuka formasi CPNS karena dari segi keuangan tidak memungkinkan,” ucap Kepala BKSDMD yang dilantik Bupati HST, H. Aulia Oktafiandi pada Kamis, (16/7/2021) tersebut.
Sejauh ini, lanjut Wahyudi, ditahap pendaftaran dari jumlah 791 formasi yang dicari, sudah ada 947 orang yang mendaftar dan yang memenuhi syarat ada 945 orang. Sekilas, ujar Wahyudi peserta yang mendaftar sudah mampu memenuhi formasi yang diharapkan. Namun, ketika dirincikan per mata pelajaran, masih banyak kekurangan.
Yang paling parah, yaitu guru mata pelajaran seni budaya, dari 27 orang yang dicari, hanya ada satu orang pendaftar. Selain itu, guru TIK, juga hanya ada 3 orang pendaftar dari 56 yang dicari disusul guru PPKN, dari yang dicari sebanyak 11 orang, hanya ada 3 orang yang mendaftarkan diri.
Berbanding terbalik dengan guru IPA, dari 3 orang yang dicari, ada 11 orang yang mendaftar. Selain itu juga guru Bahasa inggris, dari 3 orang yang dicari, yang mendaftar malah sebanyak 52 orang, disusul oleh guru Bahasa Indonesia, dari 5 orang yang dicari, pendaftar membludak hingga 35 orang.
Sejumlah hipotesis yang menjadi faktor alasan terjadinya kasus tersebut dikemukakan oleh Wahyudi, salah satunya, menurutnya karena beberapa jurusan atau lulusan tidak terlalu banyak di Kabupaten HST. Mengingat beberapa Perguruan Tinggi di sekitar Kabupaten HST, menurut hemat Wahyudi, didominasi jurusan guru Bahasa Indonesia, Bahasa Inggis dan Biologi saja.
Hal tersebut tentunya menjadi perhatian khsusus oleh anggota Komisi I DPRD Kalsel. Menurut, Fahrani, anggota komisi I DPRD Provinsi Kalsel Fraksi PDI Perjuangan ini, perlu adanya langkah strategis dari pihak Dinas Pendidikan mau pun Perguruan Tinggi.
“Perlu adanya rapat lanjutan lintas komisi, yaitu bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel yang membidangi pendidikan agar berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk benar-benar menyajikan jurusan perkuliahan yang dibutuhkan oleh daerah. Dan Dinas Pendidikan, coba untuk memberi pemahaman kepada peserta didik yang akan lulus dari SLTA sederajat tentang jurusan perkuliahan apa saja yang sedang dibutuhkan di daerahnya,” ucap Fahrani, sehingga slot-slot formasi terisi secara optimal oleh putra-putri Banua, sehingga tidak perlu memasukkan tenaga pendidik dari luar.
Diakhir pertemuan, Wahyudi mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, menurutnya ini merupakan hal yang istimewa. Segala saran, masukan dan usulan dari perwakilan rakyat provinsi ini sangat baik sekali dan akan ditampung untuk ditindak lanjuti.(jejakrekam)