KUNJUNGAN kerja (kunker) pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin di tengah merebaknya kasus harian virus Corona (Covid-19) dinilai sebuah misi mustahil alias mission impossible.
SOSIOLOG dan antropolog Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Nasrullah menyesalkan jika masih ada rencana atau wacana untuk keluar dari Banjarmasin di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.
“Tindakan mustahil alias mission impossible jika benar kabarnya pimpinan dan anggota DPRD Banjarmasin itu melaksanakan kunker di tengah pemberlakuan PPKM di Banjarmasin,” ucap Nasrullah kepada jejakrekam.com, Minggu (25/7/2021).
Apalagi, beber dosen FKIP ULM, Banjarmasin mulai Senin (26/7/2021) akan memberlakukan PPKM Level 4 selama 14 hari ke depan hingga 8 Agustus 2021.
“Tidak elok, lebih baik ditunda. Apalagi, sekarang sudah bisa menerapkan teknologi rapat virtual, mengapa tidak dipakai media semacam ini? Ini dengan catatan jika kunker juga belajar soal penanganan Covid-19, boleh-boleh saja, tapi saat sekarang tidak harus atau wajib secara fisik berangkat,” tutur Nasrullah.
BACA : Sekali Kunker, Anggota DPRD Banjarmasin ‘Disangu’ Rp 10 Juta
Ia menegaskan jika masih ada pimpinan dan anggota DPRD Banjarmasin tetap nekat berangkat kunker, maka wajar akan mendapat pandangan miring dari publik. Sebab, saat ini, kasus harian Covid-19 di Banjarmasin, termasuk daerah yang dituju di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur juga tergolong tinggi. “Tunda sajalah, kunker dewan itu sebuah mission impossible,” tegas Nasrullah.
Senada itu, Divisi Khusus LSM Sasangga Banua Muhammad Deddy Permana pun menyesalkan jika masih ada kesempatan di bawah penerapan PPKM level 4 di Banjarmasin, ada wakil rakyat yang nekat berangkat ke luar daerah.
“Jangan sampai ada tudingan usai kunker justru mereka terpapar dan membawa virus Corona ke Banjarmasin atau sebaliknya ke daerah yang dituju. Bayangkan saja, Kalteng dan Kaltim juga menerapkan kebijakan serupa dengan membatasi pergerakan. Ini mengapa masih ada yang nekat menggelar kunker di tengah kondisi semacam ini,” cetus Deddy Banua, sapaan akrabnya.
BACA JUGA : Sering Kunker, Perda Banyak Mandul, Kinerja DPRD Banjarmasin Disorot
Menurut dia, jika ada kesan kuat dugaan hanya untuk menghabiskan anggaran kunker yang berada di daerah tujuan dibayar jutaan rupiah, justru para wakil rakyat ini mempertaruhkan keselamatan dan kesehatannya.
“Kunker di saat PPKM level 4 tidak urgen. Masya, warga Banjarmasin dilarang keluar dan orang dari luar Banjarmasin disekat untuk masuk ke kota, ini ada rencana anggota dewan berangkat kunker? Ini ada apa?” ucap Deddy Banua.
Informasi yang dihimpun jejakrekam.com, berdasar hasil rapat antara pimpinan dengan lintas fraksi di DPRD Banjarmasin diputuskan kunker yang direncanakan pada Senin (26/7/2021) hingga Rabu (28/7/2021) dibatalkan, walau pun kunjungan itu tertuju ke sejumlah kota di Kalteng dan Kaltim.
Namun, kabarnya, keputusan itu malah direvisi salah satu pimpinan DPRD Banjarmasin dengan mengagendakan kunker kembali pada Rabu (28/7/2021) hingga Sabtu (31/7/2021) ke beberapa kota di dua provinsi tetangga itu. Beredar kuat hanya gara-gara ‘uang saku’ mencapai Rp 4 juta per orang, hingga ada yang nekat untuk tetap menggelar kunker di tengah situasi ‘darurat’ Covid-19 di ibukota Kalsel ini.
BACA JUGA : Terbukti Langgar Etik, Anggota DPRD Banjarmasin Suyato Dikenakan Sanksi Teguran Tertulis
Terpisah, Plt Sekretaris DPRD Banjarmasin Iwan Risdianto memastikan rencana kunker pimpinan dan anggota dewan yang dibagi dalam beberapa kelompok itu dibatalkan.
“Semestinya berangkat pada hari ini ke Palangka Raya (Kalteng), dan sebagian lagi ke Kaltim. Mengingat adanya surat edaran dari Walikota Banjarmasin terkait Kota Banjarmasin PPKM Level 4, maka semua kunker dibatalkan,” ucap Iwan saat dikonfirmasi jejakrekam.com, Minggu (25/7/2021) malam.
Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin ini mengatakan pihaknya sudah menyampaikan hal itu kepada pimpinan DPRD, terkait adanya SE Walikota Ibnu Sina soal diterapkannya PPKM level 4.
“Makanya, diputuskan untuk kunker dibatalkan. Selanjutnya, akan dilihat perkembangan dari PPKM level 4 di Banjarmasin, setelah itu baru kita agendakan lagi untuk langkah selanjutnya,” imbuh Iwan.
Sayangnya, hingga berita ditayangkan, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin asal Fraksi Gerindra HM Yamin, belum bisa dikontak. Nomor ponselnya tidak aktif saat dikontak jejakrekam.com untuk konfirmasi lebih lanjut soal rencana kunker ke Kalteng dan Kaltim.(jejakrekam)