Foto : Istimewa
DINAS Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan mendukung diterapkan aplikasi Go Digital Desa (Gides). Direncanakan, ada 100 desa di Kalimantan Selatan bakal menerapkan teknologi berbasis digital itu.
UNTUK persiapan itu, PT MYD Group berkunjung ke Dinas PMD Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Rabu (14/7/2021). Dalam kunjungan itu, dibahas soal persiapan penerapan Gides di 100 desa yang ada di Banua.
Kepala Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Zulkifli menegaskan sangat mendukung dan menyambut hangat program Gides yang segera direalisasikan di Banua.
“Kami sangat antusias dengan program Gides. Insya Allah, kami akan dukung sepenuhnya agar seluruh desa yang ada di Kalimantan Selatan dapat melakukan pelayanan secara maksimal, sekaligus dapat memanfaatkan sebuah teknologi informasi untuk kemajuan desa,” ucap Zulkifli.
Ia memastikan dalam waktu dekat, program Gides akan diberi surat rekomendasi agar memudahkan koordinasi sekaligus penerapan program Gides ini di 100 desa.
Rencananya, Dinas PMD Kalsel akan ikut secara langsung untuk membantu melakukan pendampingan/kunjungan ke desa-desa dalam menyosialisasikan program itu.
BACA : Konsultasi Masalah Dana Desa, DPRD Bartim Sambangi DPRD Kalsel
Untuk diketahui, Gides singkatan dari Go Digital Desa. Aplikasi berbasis website ini akan membantu desa dapat mengelola data agar lebih transparan dan dapat dilihat oleh masyarakat luas. Seelain itu, lewat aplikasi itu dapat menunjukan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa seperti badan usaha milik desa (bumdes) dan potensi desa wisata.
Program Gides ini juga selaras dengan program PMD Kalsel yang menargetkan 70 desa untuk diprioritaskan menjadi desa wisata yang mandiri dan berkembang.
Dengan adanya desa wisata dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat lokal, sehingga desa bisa mencari penghasilan sendiri, tanpa harus bergantung pada suntikan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Semakin banyak pendapatan yang ada di APBDes semakin memungkinkan masyarakatnyanya mandiri, bukan hanya pariwisata tapi silakan desa berkreativitas seperti menjual souvenir karena semua itu melalui BUMDes,” ucap Zulkifli, beberapa waktu lalu.
BACA JUGA : Kalimantan Berpeluang Juara Anugerah Desa Wisata Indonesia
Dari banyaknya desa di Kalsel, diketahui baru Desa Tiwingan Lama yang dikategorikan sebagai desa wisata. Oleh karena itu, Zulkifli meminta kabupaten untuk mengusulkan desa di daerah masing-masing untuk dijadikan desa wisata.
“Jadi syaratnya desa wisata itu harus memberi kontribusi APDes, kalau dikelola pribadi itu bukan desa wisata. Salah satunya dikelola oleh BUMDes dan BUMDes memberikan kontribusi kepada desa agar mandiri,” papar Zulkifli.
Ia menekankan pihaknya menginginkan desa wisata dapat memberikan kontribusi pendapatan, sehingga desa bisa memiliki anggaran tersendiri untuk membangun desa. “Itu yang kami maksudkan dengan desa wisata, bukan desa yang sering dikunjungi orang,” kata Zulkifli.(jejakrekam)