Foto: istimewa
PROVINSI Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus memantapkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), berkualitas dan bersih.
KOMITMEN pemantapan good governance tersebut tercermin pada Rapat Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP se Kalsel, di Kotabaru, Senin (28/6/2021).
Rapat yang berlangsung di Ballroom Grand Surya, menerapkan protokol kesehatan ketat dipimpin langsung Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA. Turut hadir para kepala daerah dan Inspektur Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalsel.
BACA: Mendayagunakan Kecepatan Tehnologi, Kalsel Akan Terapkan Raperda Berbasis Digital
Istimewanya lagi acara dihadiri Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak dan Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri RI Maharina Desimaria.
Agenda tahunan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan sumberdaya aparat pengawas internal pemerintah yang handal, sehingga bisa bersaing dengan provinsi lainnya di Indonesia.
Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA dalam arahannya mengatakan, secara statistik daerah di Kalsel sudah beberapa kali mendapatkan WTP.
Presentasi ini menurut Safrizal, harus dipertahankan dengan implementasi dan penguatan sumberdaya aparat pengawas internal pemerintah. “Semua harus bergerak bersama untuk memajukan dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah,” ucapnya.
Jika ini terwujud akan berdampak positif bagi keuangan daerah dan juga negara untuk dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kepentingan masyarakat. “Kita bukan hanya berlomba mendapatkan WTP saja, akan tetapi yang juga penting adalah bagaimana bisa meningkatkan pendapatan daerah/negara untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat,” tekan Safrizal.
Safrizal juga menggelorakan tekad bersama menyelesaikan TLHP tepat waktu sesuai dengan aturan.
BACA JUGA: Triwulan I, Ombudsman Kalsel Terima 177 Akses Laporan Masyarakat
Sementara Bupati Kotabaru H Sayed Jafar dalam sambutannya, memaparkan, data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat strategis.
Ini karena erat kaitannya dengan pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat. “Ya, kegiatan pemutahiran data ini dalam rangka koordinasi, komunikasi, evaluasi, dan implementasi masing masing daerah,” ucap bupati.
Dikatakan, tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas pemerintah untuk memperbaiki dan menyempurnakan kinerja aparatur dan instansi pemerintah.
Untuk membangun komitmen dalam pencegahan korupsi juga peningkatan pelayanan publik.
Sayed Jafar menambahkan, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki kinerja yang lebih baik dalam memperbaiki sistem yang ada untuk meningkatkan sinergitas dengan pengawas eksternal.
Ini agar pengawasan dapat dikerjakan dengan lebih baik dalam rangka mendukung program nasional.
Ia pun, berharap dengan adanya acara ini dapat meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab pimpinan unit kerja dan instansi objek pemeriksaan untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan dengan objek pemeriksaan.(jejakrekam)