Foto : Dokumentasi
GUGATAN jilid II hasil pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan kembali diajukan Denny Indrayana-Difriadi Darjat (H2D) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
DALAM materi permohonan PHP yang diajukan H2D ke MK setebal 38 halaman itu, banyak data, fakta dan alat bukti yang diajukan tim kuasa hukumnya, Bambang Widjajanto Cs.
Ada 117 dasar permohonan diajukan H2D, termasuk mengungkap dugaan beberapa pelanggaran dan kecurangan selama pilkada hingga PSU ke MK. Dalam gugatannya, H2D meminta agar MK mengabulkan permohonan untuk pembatalan beberapa surat keputusan KPU Kalsel, termasuk kemenangan sang incumbent, Sahbirin Noor-Muhidin (BirinMu).
Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel Rusian memastikan partainya mendukung upaya hukum yang ditempuh Denny-Difriadi.
“Apa yang kami ketahui di lapangan saat pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel juga menjadi bahan dalam gugatan H2D ke MK. Kami menduga banyak kecurangan yang terjadi selama PSU,” ucap Rusian kepada jejakrekam.com, Senin (21/6/2021).
BACA : Didampingi Puluhan Advokat, Denny Yakin Gugatan Hasil PSU Pilgub Kalsel Dikabulkan MK
Mantan Ketua DPRD Banjarmasin ini merinci dugaan pelanggaran yang bisa menjadi bukti baru (novoum) di sidang gugatan MK seperti mobilisasai massa pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) di Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Martapura (Kabupaten Banjar).
“Kemudian, ada dugaan orang yang berwenang atau memilik hak memilih tetapi tidak mendapat undangan. Sebaliknya, orang yang tidak berhak memilih justru dapat undangan,” papar Rusian.
BACA JUGA : Dari Pj Gubernur, Sekdaprov hingga Ketua DPRD Kalsel Kirim Karangan Bunga ke KPU
Menurut dia, masalah kalah dan menang dalam kontestasi pilkada merupakan hal yang lumrah, termasuk dalam uji data dan fakta serta dalil hukum di MK. “Kalau kalah ya kalah. Namun, tentu harapan kami, kalau barang bukti yang disampaikan ke MK, bisa membuktikan itu semua , sehingga paslon kami yang akan memenangkannya (gugatan),” ucap Rusian.
Ia menegaska apa yang dilakukan Partai Demokrat merupakan memperjuangkan mandat rakyat serta meraih keadilan pemilu. Sebab, pemilu sangat jelas berasas langsung, umum, rahasia, jujur adil dan demokratis. “Tanpa politik yang kotor,” kata Rusian.(jejakrekam)