Soal KPK, Ratusan Pengunjukrasa Minta DPRD Kalsel Sampaikan 8 Tuntutan ke Presiden

MENYIKAPI kisruh dan kemelut ditubuh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum berujung. Ratusan mahasiswa di Kalimantan Selatan (Kalsel) Senin (21/6/2021) petang mengelar aksi unjukrasa dihalaman DPRD Kalsel, di Banjarmasin.

AKSI massa gabungan BEM se Kalsel itu menyampaikan 8 tuntutan dan meminta DPRD Kalsel menyampaikan ke Presiden RI Joko Widodo.

Adapun delapan tuntutan tersebut yakni yang pertama menuntut Firli Bahuri agar segera memenuhi panggilan Komnas HAM atas skandal TWK dan pemberhentian 75 Pegawai KPK, yang kedua mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Pimpinan KPK yang bermasalah terkhusus Ketua KPK Firli Bahuri.

Yang ketiga, mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembatalan 75 Pegawai KPK yang dinonaktifkan, yang keempat mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan ketua BKN atas keterkaitannya tentang kekeliruan yang terjadi dalam proses TWK.

Sedangkan yang kelima mendesak BKN agar membuka kejelasan tentang Indikator “Merah” dan “Hijau” yang dikaitkan dengan pegawai KPK dan yang keenam mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Investigasi yang melibatkan partisipasi publik secara luas guna melakukan investigasi yang menyeluruh atas dugaan skandal pemberhentian pegawai KPK.

Yang ketujuh mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyudahi segala bentuk tindakan yang ditujukan sebagai bagian dari proses pelemahan dan pembusukan KPK. Serta mengembalikan marwah Independensi KPK.

Sedangkan yang kedelapan menuntut DPRD Kalsel menindaklanjuti dan menyampaikan surat tuntutan dengan bukti tanda terima atau dokumentasi video dari staf kepresidenan.

“Kami minta DPRD Kalsel Menyampaikan tuntutan kami ini dalam waktu 1x 24 jam setelah ditandatangi,” pinta Kordinator aksi, Ahmad Rinaldi kepada Ketua Komisi I DPRD Kalse, Hj Rahmah Norlias.

Dibawah pengawalan ketat aparat kepolisian, Ketua Komisi I Hj Rahmah Norlias, dan Siti Nortita Ayu Febria dan Sekretaris Komisi, IV Firman Yusi, sempat berdialog dengan massa. Namun akhirnya dewan sepakat dan bersedia untuk menyampaikan surat tuntutan tersebut ke sekretariat kepresidenan.

“Aspirasi mahasiswa saya tampung dan kita siap menyampaikan surat tuntutan ini. Tapi nanti melalui Ketua DPRD yang menyampaikannya” kata Hj Rahmah Norlias. Sebelumnya aksi unjukrasa dimulai pukul 15.00 Wita dan masa membubarkan diri Pukul 16.00 Wita.(jejakrekam)