Protes Tes Wawasan Kebangsaan KPK, Senin Besok Gedung DPRD Kalsel Didemo Mahasiswa

AKTIVIS mahasiswa lintas perguruan tinggi dan organisasi di Kalimantan Selatan berencan bakal menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Senin (21/6/2021) besok.

ILHAM salah satu aktivis mahasiswa menuturkan alasan mahasiswa turun ke jalan karena tergerak bersuara tentang fenomena pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan pihaknya terkait adanya dugaan upaya pelemahan terhadap KPK. Terutama, melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Aksi yang digelar nantinya merupakan gerakan kolektif. Hari ini tadi, kami telah memantapkan rencana aksi itu bersama keluarga besar mahasiswa UIN Antasari,” ucap Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Antasari ini saat dikonfirmasi jejakrekam.com, Minggu (20/6/2021).

Ilham menekankan, alasan utama gelaran aksi tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk perjuangan. Kemudian, upaya menyelamatkan lembaga yang seyogyanya menjalankan amanat reformasi itu yang kini dirasanya semakin dilemahkan dari waktu ke waktu.

“Kami juga akan memobilisasi massa sebanyak mungkin. Karena itu, kami berharap kawan-kawan mahasiswa di kampus lain turut ambil bagian dalam aksi itu,” pungkasnya.

BACA : Peduli Nasib KPK, Sejumlah Organisasi Mahasiswa Di Banjarmasin Siap Turun Ke Jalan

Hal senada diungkapkan Muhammad Yogi Ilmawan. Ia menilai TWK pegawai KPK sedari awal cacat prosedural dalam pelaksanaannya. “Bisa dikatakan tergesa-gesa, adanya TWK ini adalah bentuk untuk melemahkan KPK untuk memuluskan koruptor-koruptor di negeri ini,” ujar Yogi.

Seperti diketahui, isu TWK yang disoroti dalam rencana aksi unjuk rasa itu, diberlakukan kepada pegawai KPK sebagai syarat untuk beralih status sebagai aparatur sipil negara (ASN). Namun belakangan, tes tersebut ternyata menimbulkan polemik di masyarakat lantaran isu utama yang diangkat di list pertanyaan TWK tersebut diakui terkesan mengada-ada, bahkan akhirnya dikaitkan dengan sikap radikalisme.

Ujung-ujungnya, sejumlah pegawai KPK yang berkompeten dan diantaranya mereka yang menangani sejumlah kasus yang cukup menghebohkan tanah air pun akhirnya terpaksa harus undur diri dari lembaga antirasuah itu.(jejakrekam)