Spanduk Berbau Kampanye BirinMu di Pasar Martapura Disoal

0

MASA jelang pemungutan suara ulang (PSU) sejatinya tidak ada lagi kampanye atau berbau kampanye. Namun, Ketua Aliansi Anti Money Politik Kalimantan Selatan, Ahmad Syarif menyesalkan adanya spanduk yang bertuliskan ‘Kampung Paman Kita, Lanjutkan’.

SPANDUK itu terpasang di Pasar Martapura tepatnya di Pertokoan Martapura Plaza, Minggu (6/6/2021). Ahmad Syarif pun menilai apa yang dilakukan Paman Birin, sapaan akrab calon Gubernur Kalsel nomor urut 01 itu telah melanggar aturan.

“Padahal jelas ada penertiban dilakukan oleh Bawaslu Kalsel melakukan kajian yang dituangkan dalam Surat Informasi Nomor 114/PM.03.01/K.KS/06/2021,” ucap Ahmad Syarif dalam siaran pers diterima jejakrekam.com, Minggu (6/6/2021).

Ia menyesalkan ketidakpatuhan Paman Birin terhadap peraturan yang melarang kampanye menjelang PSU. “Seharusnya, jika seseorang mencalonkan diri sebagai pemimpin, maka yang bersangkutan wajib menjadi teladan bagi masyarakat dengan menaati norma-norma kepemiluan. Bukan menunjukkan hasrat yang berlebihan untuk menduduki suatu jabatan,” tegas Ketua Aliansi Anti Money Politik Kalimantan Selatan ini.

BACA : Manuver Spanduk “Ambil Duitnya Jangan Cucuk Urangnya” Dilaporkan ke Bawaslu

Syarif menambahkan pemasangan spanduk paslon 01 berbarengan saat kunjungan Paman Birin kepada korban kebakaran di Pasar Martapura. Di tengah-tengah kunjungan tersebut, Paman Birin juga memborong jualan para pegadang kuliner khas Banjar.

Meski begitu, Syarif menilai tindakan tersebut adalah bagian dari santunan kepada para korban kebakaran, namun tidak dapat dipungkiri pemborongan jualan dapat menimbulkan efek elektoral yang mengarah pada politik uang.

Syarif mengetahui persis bahwa spanduk paslon 01 tidak terpasang sebelumnya. Akan tetapi, setelah kunjungan Paman Birin, spanduk tersebut terbentang di toko pedagang yang jualannya diborong.

BACA JUGA : Jelang PSU Pilgub, Spanduk Bernada Provokatif Mulai Bertebaran, Ini Kata JaDI Kalsel

Ia berharap Bawaslu Kabupaten Banjar segera mengambil tindakan atas pelanggaran kampanye menjelang PSU. Sebab apabila terjadi pembiaran atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah PSU, maka kontestasi Pilgub Kalsel semakin jauh dari nilai keadilan dan imparsialitas.

“Bawaslu wajib menertibkan spanduk kampanye paslon yang seharusnya tidak boleh lagi dipasang menjelang PSU. Pemasangan tersebut sudah mengarah kepada kampanye di luar jadwal yang sanksinya berupa hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda Rp 1 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU Pilkada,” terangnya.(jejakrekam)

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.