Dirjen Perhubungan Udara Dukung Pengoperasian Heliport di RSUD Muara Teweh

0

BUPATI Barito Utara, mengajukan izin operasional penggunaan heliport di RSUD Muara Teweh. Menindaklanjuti hal itu, Pemkab Barito Utara bersama Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Haji Muhammad Sidik menggelar rapat melalui zoom meeting, Senin (31/5/2021).

PEMERINTAH Kabupaten Barito Utara dihadiri langsung oleh Bupati H Nadalsyah. Didampingi oleh Sekretaris Daerah, Ir H Jainal Abidin MAP, Asisten II Kepala Perangkat Daerah terkait dan kontraktor pelaksana Jaya Konstruksi.

Bupati Barito Utara, H Nadalsyah mengatakan, pekerjaan heliport telah selesai dibangun sejak tahun 2018. Pemkab berharap bantuan dan arahan teknis pengurusan ijin operasional Heliport RSUD Muara Teweh, sehingga nantinya dapat segera difungsikan.

Heliport ini nantinya digunakan untuk pendaratan bila ada pasien ataupun kegiatan lainnya yang menggunakan jalur udara, khususnya helikopter.

Sementara, kepala proyek Jaya Konstruksi, Andi memaparkan desain rancangan RSUD Muara Teweh dan konstruksi heliport yang telah dikerjakan.

Alexander dari Direktorat Bandar Udara mengapresiasi dan mendukung pengoperasian heliport tersebut. Terdapat dua hal terkait fungsionalnya sebuah Heliport, yakni pembangunan dan pengoperasian.

“Pembangunan harus ada rekomendasi, tapi seiring peraturan yang ada saat ini, rekomendasi tidak harus menjadi persyaratan. Tapi harus tetap menyampaikan dokumen perencanaan dan pembangunan kepada kami,” jelas Alexander.

Sedangkan untuk pengoperasian, heliport wajib memiliki register. Ini sebagai informasi awal, dan siap membantu dan mengawal permohonan tersebut.

Bupati Barito Utara, H Nadalsyah mendengar paparan yang disampaikan akan segera menindaklanjuti yakni dengan mengajukan surat permohonan dan membayar PNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami sangat berterima kasih atas support dan bantuan yang diberikan, semoga heliport akan dapat teregistrasi,” kata H Nadalsyah.

Sementara, Kepala Bandara HM Siddik, Endang menyatakan siap menjadi koordinator, sehingga register atau ijin operasi dapat segera direalisasikan. “Nantinya bersama dengan DPU akan ada tim kecil dalam pengurusannya,” kata Endang.(jejakrekam)

Penulis Syarbani
Editor Ahmad Riyadi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.