Datangi OJK, Bawaslu RI dan KPK di Jakarta, Denny Laporkan Banyak Kasus di Kalsel

0

TIGA lembaga negara disambangi Denny Indrayana di Jakarta, Selasa (25/5/2021). Calon Gubernur Kalimantan Selatan mengadukan beberapa laporan terkait dugaan korupsi politik yang terjadi di Banua.

DIDAMPINGI sejumlah pendukungnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY ini melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta.

Denny pun membawa berkas melapor pertama kali ke OJK, selaku pengawas lembaga jasa keuangan dan perbankan. “Kami melapor berbagai persoalan, di antaranya kredit bermasalah, yang terindikasi menyalahi aturan perbankan diberikan kepada grup usaha yang terafiliasi dengan oligarki politik tambang di Kalsel dan Sulawesi. Detailnya soal ini tidak bisa disampaikan karena menyangkut kerahasiaan informasi perbankan dan lainnya,” ujar Denny Indrayana yang juga pendiri Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada ini dalam siaran pers yang diterima jejakrekam.com, Selasa (25/5/2021).

Usai ke OJK, giliran Bawaslu RI didatangi Denny. Ia mengadukan dugaan politik uang dan pelibatan unsur pemerintah desa, termasuk RT di wilayah pemungutan suara ulagn (PSU). Soal pembuktian, Denny mengungkap banyak sksi yang takut memberi keterangan terkait isu itu.

BACA : Diserang Isu Payment Gateway Lagi, Calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana Beri Klarifikasi

“Laporan tidak dilakukan ke Bawaslu Kalsel karena sejauh ini mereka terbukti hanya mendiamkan berbagai pelanggaran tersebut. Tidak profesionalnya Bawaslu Kalsel juga sudah terbukti dengan putusan DKPP RI Nomor 83-PKE-DKPP/II/2021, tanggal 19 Mei 2021, yang memutuskan semua komisioner Bawaslu Kalsel melanggar etik sebagai pengawas pemilu,” tegas Guru Besar Hukum Tata Negara ini.

Denny menyebut dugaan pelanggaran politik uang dan pelibatan aparat pemerintahan sudah terstruktur, sistematis dan massif. Ia menegaskan apa yang dilakukannya sebagai ikhtiar untuk tetap menjaga agar Pilgub Kalsel berjalan jujur, adil dan demokratis.

Giliran ke KPK, Denny pun melaporkan berbagai dugaan korupsi yang ada dan alihfungsi hutan hinga pembangunan masjid bambu di Pemprov Kalsel tahun 2017. Termasuk soal kasus dugaan penggelapan pajak. “Kami minta agar KPK, Bawaslu RI dan OJK bisa mengambil tindakan hukum yang tegas dan efektif,” pungkasnya.(jejakrekam)

Penulis Rilis
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.