Foto : Didi GS
KEBERADAAN Taman Edukasi yang berdiri di atas lahan eks SDN Melayu 2, persis satu lokasi dengan Duta Mall, Jalan Simpang Ulin dan Jalan Achmad Yani Km 2, terus jadi sorotan di DPRD Kota Banjarmasin.
TERLEBIH lagi, baliho dan videotron dari taman yang dikerjasamakan Pemkot Banjarmasin dengan PT Jasa Visi Abadi dinilai tak mencerminkan suasana ibukota Kalimantan Selatan yang sangat religius.
“Masya, ada baliho berisi gambar perempuan berdekatan dengan Masjid Al Falah. Bahkan, video ini sempat viral ketika diposting Pak Rosehan NB (anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PDIP). Ini jelas tidak pantas, yang melanggar asas kepatutan,” ucap Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Muhammad Isnaini kepada awak media, Selasa (18/5/2021).
Tak hanya itu, Isnaini juga mempertanyakan asas legalitasnya, karena selama ini pembangunan Taman Edukasi itu tidak pernah melibatkan atau memberitahu ke DPRD Banjarmasin. Meski dananya diklaim tak bersumber dari APBD, Isnaini mengatakan aset berupa lahan yang digunakan masih berstatus milik Pemkot Banjarmasin.
“Makanya, kami segera memanggil pejabat terkait. Namun, anehnya, kalau masalah ini, pasti banyak yang mangkir,” kata legislator Partai Gerindra ini.
BACA : Penuntasan Polemik Taman Edukasi, Masih Dalam Tahap Perundingan
Terbukti, agenda rapat memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Plt Kepala Satpol dan Damkar, serta Kepala Dinas PMPTSP Kota Banjarmasin dan Kepala Bagian Pemerintahan Setdakot Banjarmasin, terpaksa dibatalkan.
Ini setelah, agenda rapat yang sedianya digelar Selasa (18/5/2021) pukul 13.30 Wita hingga selesai, ternyata Plt Kepala Dinas PUPR Banjarmasin yang juga Asisten II Ekonomi dan Pembangunan, Doyo Pudjadi, ditunggu dewan, tak kunjung datang.
Padahal, rapat membahas soal Taman Edukasi ini juga melibatkan Komisi I DPRD Banjarmasin yang dihadiri Mathari selaku wakil ketua. Bahkan, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin HM Yamin pun turut memimpin rapat gabungan ini. Sementara, hanya perwakilan dari Dinas LH Banjarmasin yang hadir.
BACA JUGA : Selidiki Taman Edukasi, Komisi III DPRD Banjarmasin Sepakat Pakai Hak Interpelasi
Isnaini pun mengancam jika masalah Taman Edukasi ini kian tak jelas dan mendapat jawaban dari pihak pemerintah kota, maka hak interpelasi yang akan kembali digulirkan. “Kami bisa saja mengusulkan hak interpelasi kepada Penjabat Walikota Banjarmasin (Ahmad Fidayeen) selaku pimpinan tertinggi sementara di pemerintah kota. Apalagi, beberapa kali, Pak Doyo diundang tak pernah hadir dengan berbagai alasan,” kata Isnaini lagi.
Vokalis dewan ini mengatakan esensi dari Taman Edukasi tentu harusnya mendidik, bukan malah menampilkan hal-hal yang tak pantas. Bahkan, menurut Isnaini, jika kerjasama itu justru tak menguntungkan dan mendatangkan pendapatan bagi daerah, harusnya dievaluasi.
“Ukurannya tentu adalah APBD. Jika ternyata Taman Edukasi itu tak sesuai kesepakatan, ya harus dievaluasi. Sekali lagi, kami mempertanyakan dari asas kepatutan dan kelayakan, termasuk legalitasnya. Sebab, lahan yang dipakai itu merupakan milik pemerintah kota,” pungkas Isnaini.(jejakrekam)