SEBENTAR lagi pemungutan suara ulang (PSU) untuk memilih dua pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan akan digeber pada Rabu, 9 Juni 2021 mendatang.
ADA 827 tempat pemungutan suara (TPS) di 107 desa/kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan di tiga daerah; Banjarmasin, utamanya di Kecamatan Banjarmasin Selatan, sejumlah kecamatan di Kabupaten Banjar dan Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin), berdasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Zaki mengimbau agar masyarakat Kalsel yang mengikuti PSU atau coblosan ulang, bisa memilih dengan hati nuraninya.
“Jangan memilih pemimpin Kalsel di sisa masa periode hingga tahun 2024, salah. Sebab, satu suara sangat menentukan pembangunan dan kesejahteran masyakarat Banua,” ucap Ahmad Zaki kepada jejakrekam.com, Selasa (18/5/2021).
BACA : Pasca PSU Pilwali Banjarmasin, Partisipasi Pemilih Meningkat 11 Persen
Menurut dia, dengan mengutamakan hati nurani dan apa adanya, serta tidak tergoda politik uang, dengan begitu masyarakat Kalsel sudah cerdas dalam memilih pemimpinnya demi kemajuan Banua..
“Kami keluarga besar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengajak semua elemen masyarakat aktif menolak politik uang, serta embel-embel apapun nantinya untuk menyalurkan hak suaranya di PSU yang dilakukan oleh kedua pasangan calon ataupun tim ataupun relawan,” cetus Zaki.
BACA JUGA : 272.672 Surat Suara PSU Pilgub Kalsel Segera Dicetak di Surabaya
Mantan aktivis mahasiswa ini juga meminta agar seluruh aparat baik pemerintahan daerah maupun TNI/Polri agar selalu netral. Zaki mendesak agar Bawaslu Kalsel bersama jajarannya harus bertindak tegas, jika ada pelanggaran yang terjadi nantinya.
“Jangan sampai terulang kembali adanya masalah masalah di kemudian hari. Sebab, putusan PSU yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencoreng wajah demokrasi kita. Apalagi, putusan itu merupakan pertama kali dalam sejarah pilkada yang ada di Kalimantan Selatan,” pungkas Zaki.(jejakrekam)